Lebih dari 1.000 TKI Bermasalah Dipulangkan dari Uni Emirat Arab

Devi Triana    •    Selasa, 05 Dec 2017 20:05 WIB
tkiperlindungan wni
Lebih dari 1.000 TKI Bermasalah Dipulangkan dari Uni Emirat Arab
TKI yang menunggu dipulangkan dari Uni Emirat Arab (Foto: Devi Triana Tobing).

Abu Dhabi: Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kerap dihadapkan pada masalah dengan majikan. Tak kurang, sekitar 1.000 dari TKI itu berhasil dipulangkan melalui Uni Emirat Arab sepanjang 2017.
 
Hingga November 2017, KBRI Abu Dhabi mencatat sedikitnya 1.049 orang TKI bermasalah sudah dipulangkan ke Indonesia. 489 diantaranya, sempat merasakan tinggal di shelter atau tempat penampungan KBRI. 
 
Jumlah ini meningkat, jika dibandingkan dengan 2016 lalu, di mana Pemerintah Indonesia melalui KBRI Abu Dhabi Uni Emirat Arab telah memulangkan 812 TKI bermasalah. 
 
Khusus 14 November lalu, 15 TKI difasilitasi pemulangannya. Mayoritas TKI bermasalah ini adalah wanita, yang sebagian besar berasal dari wilayah Jawa Barat. Sisanya dari Banten sebanyak dua orang), Lampung juga dua orang, dan Jawa Timur dua orang pula. 
 
"Adapun permasalahan umum yang kerap dihadapi para TKI tersebut adalah masalah sisa gaji yang tidak dibayar majikan, selesai kontrak, TKI tidak dipulangkan, dan majikan yang cerewet," ujar Atase ketenagakerjaan KBRI, Decky Haedar Ulum, Selasa 5 Desember 2017.
 
"Sehingga, banyak dari para TKI ini memilih kabur dan mendatangi KBRI untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan," imbuhnya. 
 
Decky menambahkan, proses pemulangan TKI bermasalah ini pun tidak selalu berjalan mulus. Kendala utama, diantaranya tidak diperolehnya data paspor maupun visa. Biasanya, pihak KBRI menghubungi pihak PJTKI maupun agen perusahaan yang mendatangkan TKI.
 
"Kegiatan pemulangan TKI bermasalah hingga kini terus berjalan dan difasilitasi oleh KBRI Abu Dhabi bekerjasama dengan pihak Rumah Detensi Imigrasi Sweihan dan Al Wathbah," pungkas Decky. 
 
Pemerintah Indonesia telah menghentikan dan melarang penempatan TKI pada pengguna perseorangan atau rumah tangga di kawasan Timur Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 tahun 2015. Namun, hingga kini masih banyak saja agen penyalur TKI yang secara ilegal mengirim ke Timur Tengah termasuk Uni Emirat Arab.  



(FJR)