Mugabe Mau Maju dalam Pemilu, Ancaman Kerusuhan di Zimbabwe Merebak

Arpan Rahman    •    Jumat, 08 Sep 2017 17:00 WIB
zimbabwe
Mugabe Mau Maju dalam Pemilu, Ancaman Kerusuhan di Zimbabwe Merebak
Robert Mugabe berencana kembali calonkan diri sebagai Presiden Zimbabwe(Foto: AFP).

Metrotvnews.com, Harare: Kekerasan politik merebak di Zimbabwe saat negara di selatan Afrika itu bersiap menghelat pemilu, tahun depan. Tampaknya sebuah oposisi yang bersatu berusaha mengakhiri pemerintahan Presiden Robert Mugabe yang hampir empat dasawarsa.
 
Proyek Perdamaian Zimbabwe (ZPP) mencatat serangan terhadap 745 orang bulan lalu, naik dari 435 di bulan Juli. Pihak yang berkuasa, militer, polisi, dan badan intelijen bertanggung jawab atas 94 persen serangan tersebut, menurut ZPP -- kelompok hak asasi manusia berbasis di ibukota, Harare, dan memiliki 420 pemantau di 10 provinsi.
 
"Sifat pelanggaran hak asasi manusia, yang terutama karena kekerasan bermotif politik, terlihat amat mengganggu," Jestina Mukoko, ketua ZPP, mengatakan dalam sebuah wawancara. Serangan tersebut mengarah "pada budaya intoleransi politik yang berpotensi menimbulkan masalah bagi Pemilu 2018," katanya, seperti disitat AFP, Jumat 8 September 2017.
 
Kekerasan politik telah meningkat di Zimbabwe sejak Gerakan Oposisi untuk Perubahan Demokratik, atau MDC, muncul dari gerakan serikat pekerja pada 2000 untuk menantang kekuasaan Front National Persatuan-Patriotik Zimbabwe Afrika (ZANU-PF) yang berkuasa. Oposisi dan negara-negara Uni Eropa mengatakan, Mugabe telah mempertahankan jabatannya dengan melakukan tindakan keras terhadap lawan-lawannya, menggunakan sumber daya negara untuk berkampanye, dan melanggar prosedur pemilu.
 
Meriam air 
 
Pemilu tahun depan kemungkinan menjadi salah satu skenario pertikaian yang paling sengit. ZANU-PF menghadapi tantangan dari aliansi oposisi tujuh partai yang memanfaatkan perselisihan publik mengenai kekurangan anggaran, infrastruktur yang rontok, dan ambruknya layanan pemerintah. Sementara partai yang berkuasa mempertahankan Mugabe berusia 93 tahun sebagai kandidat presiden, dia semakin mandek, memicu kekhawatiran di kalangan pendukungnya bahwa dirinya mungkin tidak dapat memangku jabatan lima tahun lagi. Berdasarkan konstitusi, pemilu harus diadakan pada 21 Agustus 2018.
 
Aliansi oposisi mencakup organisasi yang dipimpin oleh mantan menteri keuangan Tendai Biti, mantan wakil presiden Joice Mujuru, dan mantan perdana menteri Morgan Tsvangirai.
 
Perseteruan oposisi dengan otoritas disajikan seutuhnya di Harare pada 12 Juli. Ketika itu polisi menyemprotkan meriam air, gas air mata, dan pentungan guna membubarkan anggota MDC yang berdemonstrasi demi reformasi pemilu. Tuntuan pendemo, termasuk agar memperbanyak jumlah pusat pendaftaran pemilih di kubu kota-kota basis partai tersebut.
 
Anggota MDC telah menjadi korban kekerasan dalam beberapa bulan terakhir. Termasuk wakil presidennya, Elias Mudzuri, yang dihadang di pinggiran selatan Harare di South Dakota yang bergejolak. Byron Zuze diserang tatkala mengenakan kaus MDC di kawasan ibu kota Mbare.
 
Kekerasan membuncah
 
Sementara ZANU-PF menyangkal memicu kekerasan, Mugabe telah berbuat banyak buat meredakan ketegangan dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Dia berseru kepada para pendukungnya pada sebuah demonstrasi di kota barat Gwanda, pada 12 Agustus.

Bahwa orang-orang yang membunuh petani dan buruh tani dalam sebuah program penyerobotan tanah yang didukung pemerintah dimulai pada 2000 tidak akan diadili. Dia juga katakan bahwa petani kulit putih yang tersisa di negara itu akan segera diusir dan tanah mereka akan diberikan kepada pemuda kulit hitam.
 
Juru bicara pemerintah George Charamba dan juru bicara ZANU-PF Simon Khaya Moyo tidak menjawab lebih dari selusin panggilan telepon untuk minta komentar. Juru bicara kepolisian Charity Charamba menolak tuduhan bahwa polisi bertanggung jawab atas serangan baru-baru ini.
 
"Saya belum melihat laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia," katanya melalui telepon dari Harare. "Polisi bekerja profesional dan tidak melanggar hukum," kilahnya.
 
Intoleransi politik menjadi alasan utama terjadinya situasi keamanan yang memburuk, menurut Edknowledge Mandikwaza, petugas manajemen penelitian di Heal Zimbabwe, yang membantu korban kekerasan.
 
"Berbagai perkembangan ini adalah hasil dari pemilu yang akan datang," tukasnya.

(FJR)