Dua WNI Berhasil Lolos dari Hukuman Mati di Arab Saudi

Fajar Nugraha    •    Senin, 04 Jun 2018 08:44 WIB
tki
 Dua WNI Berhasil Lolos dari Hukuman Mati di Arab Saudi
Masani (kiri) dan Sumiyati (kanan), TKI asal NTB, menyampaikan ucapan terima kasih setelah lolos dari jerat hukuman mati di Arab Saudi, 1 Juni 2018, dok istimewa

Riyadh: Dua warga negara Indonesia (WNI) asal Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumiyati binti Muhammad Amin dan Masani binti Syamsuddin Umar, lolos dari hukuman mati setelah Pengadilan Banding di Arab Saudi menolak tuntutan qisas terhadap keduanya. 

Dengan suara terbata-bata, keduanya berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang menugaskan seorang Duta Besar dan para Diplomat KBRI Riyadh, serta menaruh perhatian besar pada WNI yang sedang terdera kasus hukum di Saudi Arabia. Sumiyati dan Masani menyampaikan ucapan apresiasi tersebut di acara Buka Bersama dan sekaligus pamitan perpisahan dengan KBRI Riyadh dan 300 WNI Ekspatriat Indonesia yang hadir di Aula KBRI Riyadh 1 Juni 2018.
  
Kasus hukum bermula saat keduanya ditangkap kepolisian Saudi pada 27 Desember 2014 atas tuduhan bersekongkol melakukan sihir/santet sehingga anak majikan menderita sakit permanen. Mereka juga menghadapi tuduhan bersekongkol membunuh ibu majikan, Hidayah binti Hadijan Mudfa al-Otaibi dengan cara menyuntikkan zat lain dicampur dengan insulin ke tubuh ibu majikan yang menderita diabetes. Campuran itu diduga mengakibatkan korban meninggal.

Secara intensif kedua WNI mendapat pendampingan dari pihak KBRI dalam menjalani proses hukum di persidangan. Tim KBRI pun secara rutin melakukan kunjungan penjara untuk membekali keduanya dalam menghadapi proses pemeriksaan persidangan. Pada sidang ke-10, 20 Februari 2016, Pengadilan Pidana kota Dawadmi memutuskan perkara kasus sihir dengan menjatuhkan hukuman ta'zir (dera). Masing-masing dihukum penjara di Kota Dawadmi selama 1,5 tahun untuk Sumiyati dan 1 tahun untuk Masani. 

"Putusan tersebut didasarkan bukti pengakuan kedua WNI saat di penyidikan yang dilegalisasi pengadilan,” ujar Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Senin 4 Juni 2018.

Pada persidangan 10 Agustus 2017, Pengadilan memutuskan untuk menolak tuntutan qisas atau hukuman mati terhadap kedua WNI. Alasannya, salah seorang ahli waris, Sinhaj Al Otaibi, di depan persidangan menegaskan mencabut hak tuntutan qisas terhadap kedua WNI tanpa menuntut kompensasi apapun. 

Dubes Maftuh Abegebriel yang juga dosen Hadis Hukum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjelaskan, sebuah tuntutan qisas harus dilakukan secara konsensus di antara para ahli waris korban dan tidak boleh ada dissenting opinion. Apabila ada salah satu anggota keluarga mencabut, maka tuntutan tersebut menjadi gugur. Itu ada ketentuan yang sangat dikenal dalam “al-Tasyri’ al-Jina’iy” atau hukum pidana Islam.

Atas putusan tersebut, keluarga lain yang dimotori oleh Fahad al-Otaibi bersikukuh mengajukan banding. Namun Pengadilan Banding pada akhir tahun 2017 menguatkan putusan Pengadilan Pidana Dawadmi yang menolak tuntutan qisas terhadap kedua WNI yang masih bersaudara ini. 

Berangkat dari putusan yang berkekuatan hukum tetap, KBRI melanjutkan proses pencabutan tindakan pencegahan kedua WNI keluar dari Arab dan pengajuan proses exit permit dari kantor imigrasi.

Maftuh juga menjelaskan kepulangan dua WNI ini akan didampingi langsung oleh Atase Hukum KBRI Riyadh, Muhibuddin Thaib, seorang jaksa karir dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung yang pernah bertugas di KPK. Atkum ini adalah seorang diplomat santri asal Aceh yang sangat memahami hukum pidana Islam (tasyri’ jina’iy) sehingga proses pendampingan WNI yang sedang terdera masalah hukum di Saudi bisa tertangani secara komprehensif. 

Sumiyati dan Masani yang berasal dari Desa Kalimango, Kecamatan Alas Timur, Kabupaten Sumbawa, NTB, dijadwalkan landing di Jakarta pada Rabu 6 Juni 2018, pukul 15.40 dengan pesawat Emirate EK-356. 

Berkaca dari kasus hukum kedua WNI tersebut, penanganan permasalah hukum WNI khususnya kasus hukuman mati akan sangat efektif apabila sejak awal proses penyidikan kasusnya dapat dilacak. Karena itu dibutuhkan sikap proaktif para Garda Depan Diplomasi. 

“Dan di samping pendampingan hukum, ada yang sangat penting untuk dilakukan yaitu melakukan diplomasi antropologis dengan pendekatan terhadap tokoh-tokoh kabilah/suku untuk mencari solusi seperti yang sudah dilakukan oleh KBRI Riyadh dengan melakukan lobi-lobi tengah malam di kawasan pedalaman Saudi dan bahkan pertemuan-pertemuan informal di tengah-tengah peternakan kambing,” tegas Dubes yang juga peneliti terorisme tersebut.

Ke depan, perlu adanya penguatan para diplomat ahli hukum pidana Islam untuk pendampingan masalah-masalah hukum yang banyak menimpa ekspatriat Indonesia di Arab Saudi ini.


(FJR)