Presiden Turki Tepis Kritik Terkait Perluasan Kekuasaannya

Arpan Rahman    •    Selasa, 18 Apr 2017 13:30 WIB
politik turkiturki
Presiden Turki Tepis Kritik Terkait Perluasan Kekuasaannya
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan klaim kemenangan dalam referendum perluasaan kewenangan (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, Ankara: Recep Tayyip Erdogan akhirnya berhasil memenuhi ambisi lamanya untuk memegang kekuasaan lebih luas. Hasil referendum menyerahkan tampuk pemerintahan Turki ke dalam genggamannya.
 
Namun cengkeraman sang presiden meninggalkan bangsa itu terbelah makin dalam dan menghadapi ketegangan meningkat dengan bekas sekutu-sekutu mancanegara. Sementara beberapa pemantau internasional dan partai-partai oposisi telah melaporkan berbagai penyimpangan suara.
 
Penghitungan resmi yang dilakukan oleh kantor berita pemerintah memberikan Erdogan kemenangan tipis, dengan 51,4 persen suara menyetujui serangkaian perubahan konstitusi mengubah sistem politik Turki dari parlementer menjadi presidensial.
 
Para kritikus berpendapat reformasi akan menyerahkan kekuasaan yang luas bagi seorang tokoh yang semakin otokratis, dengan hanya sedikit koreksi dan perimbangan dalam pemerintahan.
 
 
Partai-partai oposisi menyerukan pemungutan suara, Minggu 16 April, dibatalkan karena serangkaian kecurangan. Sejumlah pemantau dari Organisasi untuk Keamanan dan Kerja sama di Eropa (OSCE) juga menyebut berbagai penyimpangan.
 
Kampanye referendum itu sangat berat dalam mendukung suara setuju, di mana Erdogan mengerahkan kekuatan penuh dari negara dan pemerintah demi mendominasi gelombang udara dan reklame. Kampanye untuk yang tidak setuju mengeluhkan intimidasi, penahanan, dan pemukulan.
 
Di Istanbul, ratusan pembangkang turun ke jalan-jalan pada Senin 17 April, meneriakkan "pencuri, pembunuh, Erdogan" sambil menabuh panci dan wajan.
 
Erdogan tidak terpengaruh oleh kritik saat berbicara kepada para pendukungnya yang mengibarkan bendera di ibu kota Ankara. "Kita sudah siap melawan negara-negara kuat dunia," katanya saat tiba di bandara Istanbul, seperti dikutip Belfast Telegraph dari Associated Press, Selasa 18 April 2017.
 
Dalam pidato di depan kerumunan massa di sekitar kompleks istana presiden, Erdogan menegaskan referendum Turki adalah "pemilu paling demokratis yang pernah terjadi di negara Barat" dan mengatakan kepada pemantau OSCE agar "tahu diri".
 
Referendum digelar saat keadaan masih darurat, yang diberlakukan setelah kudeta pada Juli. Sekitar 100.000 orang sudah dipecat dari pekerjaan mereka dalam tindakan keras yang dikenai pada para pendukung seorang ulama berbasis di Amerika Serikat (AS) dan mantan sekutu Erdogan yang justru dituding presiden berupaya kudeta.
 
Puluhan ribu orang telah ditangkap atau dipenjara, termasuk politisi, hakim, wartawan, dan pengusaha. Dewan Menteri memutuskan, Senin, untuk memperpanjang keadaan darurat, yang memberikan kekuatan lebih besar kepada pasukan keamanan untuk menahan dan melakukan penangkapan, selama tiga bulan lebih lanjut. Seharusnya masa darurat berakhir 19 April.
 
Muncul risiko meningkatnya pengucilan internasional, lantaran Erdogan menampilkan sentimen patriotik dengan lagak dirinya sebagai seorang juara dari bangsa besar bernama Turki, yang tidak akan didikte oleh kekuatan asing dan Uni Eropa khususnya.
 
Erdogan juga telah bersumpah mempertimbangkan kembali hukuman mati, sebuah langkah yang akan mengakhiri semua prospek keanggotaan Uni Eropa bagi Turki. Tapi dia bersikeras bahwa pendapat negara-negara lain dalam masalah ini tidak relevan baginya.
 
"Perhatian kita adalah bukan apa kata George atau Hans atau Helga. Perhatian kita adalah apa yang Hatice, Ayse, Fatma, Ahmet, Mehmet, Hasan, Huseyin katakan," serunya disambut gemuruh kerumunan pendukungnya yang meneriakkan agar mengembalikan hukuman mati.
 
Jerman dan Prancis menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan penyimpangan pemilu dan meminta Erdogan supaya terlibat dalam dialog dengan oposisi. 
 
Presiden AS Donald Trump mengabaikan kekhawatiran tentang kecurangan dan mengucapkan selamat pada Erdogan atas kemenangan referendum. Menurut Gedung Putih, kedua pemimpin juga membahas dukungan Turki terhadap respons AS untuk serangan senjata kimia Suriah dan upaya melawan kelompok teror Islamic State (ISIS).
 
 
Kementerian Luar Negeri AS menggemakan keprihatinan yang diangkat oleh OSCE. Juru bicara Mark Toner berkata "mengamati penyimpangan" pada hari pemungutan suara dan "kancah yang tidak seimbang" selama kampanye.
 
Referendum menyetujui 18 amandemen konstitusi untuk menggantikan sistem parlementer Turki dengan presidensial.
 
Presiden akan dapat menunjuk menteri, pejabat senior pemerintah, dan memegang kekuasaan di badan peradilan tertinggi Turki, serta mengeluarkan keputusan dan mendeklarasikan keadaan darurat. Ditetapkan batas dua kali masa jabatan lima tahun untuk presiden. Sistem baru berlaku pada pemilu berikutnya, yang saat ini dijadwalkan pada 2019.

 

 
(FJR)