Menlu: Keamanan Pasukan Perdamaian Harus Jadi Prioritas

Fajar Nugraha    •    Kamis, 22 Sep 2016 20:18 WIB
sidang majelis umum pbb 2016
Menlu: Keamanan Pasukan Perdamaian Harus Jadi Prioritas
Menlu Retno Marsudi di PBB (Foto: Dok.Kemenlu RI)

Metrotvnews.com, New York: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan Indonesia memiliki komitmen penuh terhadap misi pemeliharaan perdamaian PBB.
 
"Indonesia memiliki komitmen penuh terhadap misi pemeliharaan perdamaian PBB", tegas Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, selaku co-host pada pertemuan tingkat Menteri terkait operasi perdamaian PBB, yang diadakan di sela-sela minggu pertama Sidang Majelis Umum PBB ke-71, di New York, Amerika Serikat (AS).
 
Dalam pertemuan Menlu RI menegaskan bahwa operasi perdamaian PBB penting tidak saja untuk menjaga perdamaian dan keamanan, namun juga untuk menciptakan kondisi kondusif bagi pembangunan. 
"Pembangunan akan dapat terlaksana jika perdamaian, keamanan dan stabilitas di negara tersebut berkelanjutan," tegas Menlu Retno, dalam keterangan tertulis Kemenlu RI, yang diterima Metrotvnews.com, Kamis (22/9/2016).
 
Dalam kaitan ini Menlu RI menegaskan tiga hal yang perlu diperhatikan dalam mendukung tugas dan peran misi perdamaian PBB. Pertama, pentingnya pasukan perdamaian, polisi dan staf sipil yang terlibat dalam misi perdamiaan PBB memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai. "Keamanan bagi para pasukan perdamaian PBB harus menjadi prioritas", tegas Menlu.
 
Untuk itu Dewan Keamanan PBB dan negara pengirim pasukan harus memberikan misi pemeliharaan perdamaian mandat yang jelas dan realistis, sesuai dengan kondisi di lapangan. "Kita harus memberikan bekal kemampuan dan sumber daya yang memadai serta mandat yang jelas sehingga dapat dilaksanakan di lapangan guna melindungi para pasukan perdamaian kita di lapangan," ucapnya.
 
Kedua, Menlu RI menekankan pentingnya peran perempuan dalam pelaksanaan misi perdamaian PBB. Dalam hal ini ditegaskan bahwa perempuan harus lebih diberdayakan dan diberi kesempatan yang sama dalam pelaksanaan misi perdamaian. "Perempuan harus dapat dilibatkan pada setiap tahap dan setiap aspek dalam pemeliharaan perdamaian termasuk dalam peaceful settlement of dispute, conflict prevention and resolution," pungkas Menlu.
 
Ketiga, Menlu RI mengeaskan perlunya untuk merubah sifat misi perdamaian dari lebih bersifat reaksi menjadi preventif. "Penting untuk mengambil langkah-langkah guna mengintegrasikan  conflict prevention, peacemaking dan peacebuilding guna memastikan tercapai perdamaian secara berkelanjutan," ucap Menlu RI.
 
Lebih lanjut Menlu RI menyampaikan bahwa sebagai salah satu negara pengirim pasukan perdamaian nomor 10 terbesar dengan total 2.867 personel di 10 misi perdamaian PBB, Indonesia terus berupaya mewujudkan komitmennya untuk memberikan pasukan yang berkualitas dan profesional. Menlu RI juga menyampaikan bahwa sudah menjadi komitmen Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kontribusi jumlah pasukan perdamaian Indonesia sesuai dengan 'Roadmap for Vision 4.000 Peacekeepers by 2019.'
 
Selain itu juga disampaikan rencana Indonesia untuk menjadi tuan rumah dari pertemuan bertema "The Challenges Forum Meeting" pada bulan November 2016, yang akan membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh misi pemeliharaan PBB. "komitmen Indonesia terhadap upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan menjaga  kemanan selama ini menunjukan bahwa Indonesia is a true partner for peace," tutur Menlu.
 
Pertemuan Tingkat Menteri mengenai Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB ini diadakan setiap tahun sejak 2013, juga mendiskusikan mengenai berbagai kajian PBB terkait perdamaian dan keamanan, serta sejumlah rekomendasi bagi Sekjen PBB mendatang untuk meningkatkan kapasitas misi-misi perdamaian.
 
Dalam pertemuan ini Menlu Retno bertindak sebagai co-host bersama dengan Menlu Finlandia, Rwanda dan Uruguay dalam pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah Menlu negara penyumbang pasukan lainnya dan Sekretariat PBB terkait.



(FJR)