Erdogan Mendadak Umumkan Percepatan Pemilu Turki

Arpan Rahman    •    Kamis, 19 Apr 2018 17:15 WIB
politik turki
Erdogan Mendadak Umumkan Percepatan Pemilu Turki
Presiden Recep Tayyip Erdogan menyerukan pemilihan awal pada Juni (Foto: AFP).

Ankara: Presiden Recep Tayyip Erdogan menyerukan pemilihan awal pada Juni. Langkah ini bisa memperkuat kekuasaannya satu tahun lebih cepat dari jadwal.
 
Erdogan mengumumkan bahwa pemilihan parlemen dan presiden, yang semula dijadwalkan November 2019, kini dimajukan 24 Juni 2018. Itu berarti, sistem politik baru hendak meningkatkan kekuasaan presiden akan berlaku satu tahun lebih cepat.
 
Turki beralih dari sistem parlementer ke sistem kepresidenan, menghapuskan jabatan perdana menteri, dan mengurangi kekuasaan parlemen. Perubahan berlaku pada pemilu mendatang.
 
Erdogan akan bisa menjalankan selama dua periode masing-masing lima tahun lagi di luar masa jabatannya saat ini.
 
Tokoh yang memerintah Turki sejak 2003, berbicara perlunya sistem baru dilaksanakan dengan cepat. Gunanya menghadapi berbagai tantangan ke depan, termasuk perjuangan Turki melawan pemberontak Kurdi di Suriah dan Irak.
 
Langkah ini memungkinkan pemimpin --yang dikritik karena kecenderungan otoritariannya-- buat memanfaatkan sentimen nasionalis yang sedang meningkat setelah kampanye militer sukses mengusir militan Kurdi Suriah dari daerah perbatasan Afrin di Suriah timur laut. Pun menjelang peringatan bahwa ekonomi Turki bisa terperosok.
 
Partai-partai oposisi, banyak yang belum memutuskan siapa yang akan dimajukan menantang Erdogan, mengalami kerugian yang berbeda.
 
"Erdogan ingin mengambil stok sejumlah perkembangan yang menguntungkannya," kata Soner Cagaptay, peneliti Turki di Institut Washington.
 
"Rusia mungkin segera memaksa Turki menarik diri dari Afrin. Dia ingin bergerak maju sebelum berita negatif (tentang Afrin dan ekonomi) mulai datang," kata Cagaptay, seperti dilansir TIME, Kamis 19 April 2018.
 
Keputusan dihelatnya pemilu lebih awal muncul sebulan menyusul Partai AKP, dengan bantuan partai nasionalis, mengubah undang-undang pemilu. Isinya, antara lain, membuka jalan bagi pegawai pemerintah untuk memantau kotak suara, mengurangi pemantauan independen dari tempat pemungutan suara.
 
Cagaptay katakan, Erdogan telah "mempersiapkan landasan untuk menyusun pemilu yang menguntungkannya."
 
Partai oposisi Turki yang lemah mengumumkan mereka siap ikut pemilu. Namun, hanya memiliki waktu dua bulan mengajukan kandidat yang cukup kuat buat menantang Erdogan.
 
Meral Aksener, pemimpin Good Party sayap kanan, yang memisahkan diri dari MHP, belum jelas memenuhi syarat mencalonkan diri dalam pemilu. Aksener sudah mengumumkan niatnya melawan Erdogan dan dilihat sebagai kandidat kuat. Selahattin Demirtas, mantan pemimpin kelompok pro-Kurdi Turki yang karismatik, dipenjara dengan tuduhan terorisme.
 
Pemilu akan diadakan di bawah keadaan darurat yang dinyatakan setelah kudeta yang gagal. Parlemen memperpanjangnya tujuh kali, meski timbul seruan agar diakhiri. Partai oposisi terkemuka menuding pemerintah menyalahgunakan kekuatannya atas keadaan darurat demi mengikis demokrasi dan menangkap pengritik pemerintah. Ini memungkinkan pemerintah menutup media dan organisasi non-pemerintah.
 
Pemerintah berpendapat bahwa ancaman keamanan belum mereda. Terutama dari sebuah gerakan dipimpin ulama Fethullah Gulen yang berbasis di Amerika Serikat. Gulen dituduh Turki sebagai dalang kudeta. Pemerintah juga mengutip perjuangan Turki yang terus berlanjut melawan pemberontak Kurdi dan kelompok lain. Gulen membantah ada hubungan dengan kudeta yang gagal.


(FJR)