Asosiasi Pengacara Boikot Semua Pengadilan di Nigeria

Arpan Rahman    •    Selasa, 29 Jan 2019 19:02 WIB
nigeria
Asosiasi Pengacara Boikot Semua Pengadilan di Nigeria
Demonstran berkumpul di depan kantor Asosiasi Pengacara Nigeria di Abuja, 28 Januari 2019, dalam memprotes penghentian sementara hakim agung Walter Onnoghen. (Foto: AFP/SODIQ ADELAKUN)

Abuja: Asosiasi Pengacara Nigeria (Nigerian Bar Association/NBA) memutuskan memboikot semua pengadilan di negara tersebut selama dua hari. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap penghentian sementara izin bekerja hakim agung Walter Onnoghen.

Seperti dilaporkan kantor berita The Cable, NBA mengumumkan keputusan mereka dalam sebuah pertemuan komite eksekutif nasional (NEC) di Abuja pada Senin 28 Januari. 

Presiden Nigeria Muhammadu Buhari menskors Onnoghen pada Jumat 25 Januari dan menggantinya dengan pelaksana tugas Ibrahim Tanko Muhammed. Penggantian ini dilakukan beberapa pekan sebelum pemilihan umum.

Onnoghen akan menghadapi persidangan atas tuduhan tidak mengumumkan semua kekayaan serta asetnya. Namun proses persidangan itu ditunda hingga batas waktu yang ditentukan, berdasarkan putusan dari pengadilan Code of Conduct Tribunal (CCT).

Jumat 25 Januari, tokoh utama oposisi Atiku Abubakar menilai keputusan Buhari memberhentikan sementara Onnoghen dapat dikategorikan sebagai "aksi seorang diktator."

NBA serta beberapa asosiasi lokal lainnya berunjuk rasa di Abuja dan Enugu untuk memprotes langkah Buhari. Para demonstran menyebut penghentian Onnoghen sebagai hakim agung sebagai "percobaan kudeta terhadap sistem peradilan di Nigeria."

Namun pemerintah Nigeria melalui Menteri Komunikasi Mohammed Alhaji Lai menegaskan penghentian sementara Onnoghen tidak ada hubungannya dengan pemilu. "Keputusan presiden tidak menandakan adanya kediktatoran atau tirani apapun," tegas dia, seperti dilaporkan dari laman Al Jazeera, Selasa 29 Januari 2019.

Onnoghen dikenal sebagai hakim yang telah membantu menyelesaikan sejumlah sengketa pemilu. Seorang hakim agung di Nigeria dapat membuat keputusan akhir dari hasil pemilu yang dipermasalahkan pihak-pihak bertikai.


(WIL)