AS Batasi Visa Pejabat Nikaragua

Arpan Rahman    •    Jumat, 08 Jun 2018 18:09 WIB
nikaragua
AS Batasi Visa Pejabat Nikaragua
Warga Nikaragua melakukan protes sejak 18 April lalu mengkritik kebijakan Presiden Daniel Ortega (Foto: AFP).

Washington: Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS), mengeluarkan pembatasan visa atas beberapa pejabat Nikaragua pada Kamis 7 Juni 2018.
 
Para pejabat  tersebut diduga bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama kekerasan politik baru-baru ini di negara tersebut.
 
Baca juga: 121 Orang Tewas dalam Unjuk Rasa di Nikaragua.
 
Pegawai Polisi Nasional, pejabat pemerintah kota, dan Kementerian Kesehatan Nikaragua terdampak di bawah pembatasan visa ini.
 
"Mereka mengarahkan atau mengawasi kekerasan terhadap orang lain yang menggunakan hak mereka untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi, sehingga merusak demokrasi Nikaragua," pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Heather Nauert, seperti dikutip UPI, Jumat 8 Juni 2018.
 
Nauert menambahkan, beberapa anggota keluarga dari para pejabat ini mungkin juga terpengaruh.
 
"Kami tidak akan secara terbuka mengidentifikasi orang-orang ini karena undang-undang kerahasiaan visa AS. Tapi kami mengirim pesan yang jelas bahwa pelaku pelanggaran HAM dan mereka yang merusak demokrasi tidak diterima di AS," tambah pernyataan itu.
 
Pembatasan visa muncul di hari yang sama Senator Marco Rubio, asal Partai Republik bertemu dengan tiga aktivis mahasiswa terkemuka Nikaragua dan janda seorang wartawan Nikaragua yang tewas selama protes di negara ini.
 
"Seperti yang saya katakan dua hari lalu, AS tidak akan bersikukuh dan mengizinkan para pelaku pelanggaran hak asasi manusia dan mereka yang merusak demokrasi di #Nicaragua menghabiskan akhir pekan mereka berlibur di Miami," Rubio mencuit, pada Kamis, setelah pembatasan visa diumumkan.

"Hari ini @StateDept @SecPompeo mengeluarkan pembatasan visa untuk beberapa dari mereka. Lebih banyak lagi nanti," tambahnya.
 
AS menjadi semakin vokal terhadap kekerasan di Nikaragua, yang telah menyebabkan lebih dari 110 kematian sejak protes pecah di seluruh negeri terhadap pemotongan jaminan sosial. Namun berubah menjadi gerakan melawan kekerasan negara dan Presiden Nikaragua Daniel Ortega sesudah polisi diduga menewaskan hampir 100 orang selama protes.
 
Anggota DPR AS Ileana Ros-Lehtinen mendorong UU NICA, yang akan menggunakan pengaruh AS demi memutus pinjaman apa pun dari lembaga keuangan internasional kepada pemerintah Nikaragua sampai AS menyetujui standar demokrasi dan HAM di Nikaragua.
 
"Di @HouseFloor, saya juga meminta mitra Senat kami untuk berhenti dan mengambil tindakan yang berarti mendukung orang-orang Nikaragua dengan melewati #NICAAct sehingga kami dapat menjaga tekanan pada rezim #Ortega sampai #membatalkan kembali #freedom sejati ke #Nicaragua," Ros-Lehtinen mencuit, Kamis.
(FJR)