100 Tahun Deklarasi Balfour yang Merebut Hak Palestina

Fajar Nugraha    •    Kamis, 02 Nov 2017 17:47 WIB
palestina israel
100 Tahun Deklarasi Balfour yang Merebut Hak Palestina
Deklarasi Balfour membuka jalan gerakan Israel merebut wilayah Palestina (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, Jakarta: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan merayakan 100 tahun Deklarasi Balfour. Deklarasi ini membuka jalan gerakan Zionisme.
 
2 November 1917, deklarasi ini dikeluarkan oleh Perdana Menteri Inggris saat itu, Arthur Balfour. Pemerintahan Inggris di bawah Balfour, mendukung "pembentukan wilayah nasional untuk warga Yahudi di wilayah Palestina".
 
Isi dari deklarasi ini tidak banyak, hanya satu paragraf dengan 67 kata. Tetapi deklarasi itu menjadi dukungan kuat dari sebuah kekuatan dunia atas gerakan Zionisme. Khususnya untuk Yahudi yang mengalami persekusi dan mencari lahan di tempat yang mereka anggap sebagai peninggalan leluhur.
 
Perdana Menteri Inggris masa kini, Theresa May mengatakan akan merayakan peringatan ini dengan penuh kebanggaan. Tetapi ada juga kritikan di Inggris atas peringatan deklarasi ini, karena Israel terus melanjutkan pendudukan di wilayah Palestina hingga hampir 50 tahun.
 
Penolakan peringatan dilakukan oleh pemimpin Partai Buruh, Jeremy Corbyn. Dirinya menegaskan tidak bisa menghadiri makan malam peringatan Deklarasi Balfour, meskipun Menteri Luar Negeri bayangan Inggris, Emily Thornberry menyatakan kehadirannya.
 
Palestina sendiri melakuan demonstrasi di Ramallah, sebagai bagian upaya menuntut Inggris meminta maaf terkait deklarasi itu. Palestina juga menjajaki kemungkinan menuntut Inggris atas dekralasi tersebut.
 
Ketidakadilan sejarah
 
Sebelum peringatan di London, PM Netanyahu menggambarkan deklarasi ini "sebagai langkah internasional untuk membentuk Israel".
 
"Sebuah negara tidak akan terbentuk tanpa ada pemukiman dan keinginan untuk memperjuangkannya. Peran internasional tidak diragukan lagi adalah Deklarasi Balfour," jelas Netanyahu.
 
Sementara Perdana Menteri Rami Hamdallah menegaskan bahwa Inggris harus meminta maaf karena melakukan "ketidakadilan atas sejarah yang dilakukan terhadap rakyat kami. Mereka harus mengoreksi hal tersebut, bukan merayakannya".
 
"Komunitas internasional memiliki kewajiban atas pendekatan buruk terkait peringatan 100 tahun Deklarasi Balfour, demi mengakhiri ketidakadilan sejarah yang dialami rakyat kami," ungkapnya kepada AFP.
 
Deklarasi ini muncul melalui surat dari Balfour kepada Lord Walter Rothschild,-yang dikenal sebagai pemimpin komunitas Yahudi di Inggris,- dan mendapatkan persetujuan kabinet Inggris saat itu.
 
Beberapa pihak di masa sekarang menilai bahwa kondisi yang terjadi saat ini,-kebijakan dari Inggris dan pihak Zionis,- membantah pentingnya Deklarasi Balfour.
 
Namun beberapa pihak lainnya melihatnya sebagai monumental, karena membantu terbentuknya Israel modern tetapi juga membentuk konflik Palestina-Israel.
 
Deklarasi dramatis
 
Ahli sejarah dan penulis buku 'The Balfour Declaration', Jonathan Schneer menilai argumen dari Israel dan Palestina sama-sama benar. 
 
"Mereka sama-sama benar," tutur Schneer, merunut kepada perbedaan pandangan antara Palestina dan Israel.
 
"Israel menyebut deklarasi ini sebagai landasan kelahiran negara Israel dan Palestina melihatnya sebagai sebuah awal dari kehilangan hak serta penderitaan yang dialami hingga saat sekarang," imbuhnya.
 
Menurut Schneer, secara ironis deklarasi itu terus berkembang di luar mitos anti-semit yang muncul. Para pemimpin Inggris yang mendukung deklarasi tersebut sejak awal melihat komunitas Yahudi mampu membantu mereka memenangkan Perang Dunia I, karena pengaruh dalam bidang keuangan dan di dalam negeri Rusia.
 
Sementara menurut beberapa pihak lain, Inggris juga mencari pengaruh di Timur Tengah usai Perang Dunia I. 
 
"Di balik motivasi dalam munculnya deklarasi itu, jika seseorang harus memilih lima dokumen yang membentuk sejarah dan eksistensi Israel, maka Deklarasi Balfour masuk diantaranya," sebut Direktur Ben-Gurion Research Institute for the Study of Israel and Zionism, Paula Kabalo.
 
Untuk Palestina, deklarasi ini bersifat kolonialis dan bahkan rasis. Dalam deklarasi itu disebutkan,"tidak akan yang bisa menghalangi baik dari hak sipil atau masyarakat dari komunitas non-Yahudi di Palestina".
 
Tidak hanya Palestina tidak disebut dalam deklarasi tersebut, pihak Palestina juga menilai bahwa Inggris gagal memenuhi janji yang sudah disepakati sebelumnya.
 
Harapan solusi meredup
 
Penasihat senior Presiden Palestina Mahmud Abbas, yaitu Nabil Shaath memiliki pandangannya terhadap deklarasi tersebut. "Deklarasi itu ditulis dengan mengumpamakan bahwa warga Palestina tidak ada," jelasnya.
 
"Kami dianggap sebagai 'orang lain'. Orang lain di Palestina yang memiliki hak sipil dan agama, tetapi tidak memiliki hak politik apapun," tuturnya.
 
Butuh 31 tahun setelah deklarasi ini Israel dibentuk pada 1948. Perang yang mewarnai pembentukan Israel memicu sekitar 750 ribu warga Palestina diusir atau keluar dari rumah mereka.
 
Dalam peristiwa Perang Enam Hari di 1967, Israel mencaplok Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza. Kemudian Israel mengklaim Yerusalem Timur sebagai bagian dari mereka, meskipun Palestina menginginkannya sebagai ibu kota di masa depan saat Palestina merdeka.
 
Harapan terwujudnya solusi dua negara yang bisa mengakhiri konflik Palestina-Israel meredup saat Israel terus membangun pemukiman di Tepi Barat. PM Inggris Theresa May mengakui adanya kekhawatiran mengenai pembangunan pemukiman ini.
 
"Kami bangga dengan peran yang dimainkan dalam pemberontakan Israel dan kami akan memperingati 100 tahun deklrasi dengan kebanggaan," tutur May.
 
"Tetapi kami harus sadar dengan sensitivitas dari beberapa orang mengenai Deklarasi Balfour dan kami mengakui bahwa ada yang harus diselesaikan. Kami tetap berkomitmen pada solusi dua negara dalam hubungan Israel dan Palestina," jelas May.



(FJR)