Mengundurkan Diri, Pemimpin Kurdi Ingin Berjuang Lewat Peshmerga

Marcheilla Ariesta    •    Senin, 30 Oct 2017 17:29 WIB
Mengundurkan Diri, Pemimpin Kurdi Ingin Berjuang Lewat Peshmerga
Pemimpin Kurdi Irak Massoud Barsani. (Foto: AFP/SAFIN HAMED)

Metrotvnews.com, Kurdistan: Pemimpin Kurdi Masoud Barzani mengumumkan pengunduran dirinya pada Minggu 29 Oktober 2017. Barzani menyatakan bahwa dia tak akan melanjutkan jabatannya sebagai pemimpin Kurdi dan akan mengakhirinya pada Rabu mendatang.

"Saya menolak meneruskan posisi sebagai Presiden Kurdistan setelah 1 November mendatang. Saya akan menjadi Peshmerga (pasukan Kurdi) bersama orang-orang yang berani dan berjiwa pahlawan," ujar Barzani, seperti dilansir dari Los Angeles Times, Senin 30 Oktober 2017.

"Saya akan melanjutkan pekerjaan untuk memperjuangkan hak negara dan melindungi pencapaian kami," imbuhnya.

Dalam pidato tersebut, dia menyebutkan bahwa tak ada satu pihak pun di luar Kurdi yang mendukung mereka menentukan nasib sendiri.

Pidato Barzani disampaikan lewat televisi, usai parlemen Kurdi Irak menyetujui permintaannya untuk tidak memperpanjang masa jabatan. Hal ini juga terjadi setelah referendum kemerdekaan yang diperjuangkannya menjadi bumerang dan malah memicu pembalasan militer serta ekonomi terhadap Kurdi.

Sementara dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa suara Kurdi untuk merdeka telah menciptakan sejarah. "Tiga juta suara untuk kemerdekaan Kurdi menciptakan sejarah dan tidak dapat dihapus," tegas Barzani.

Ia juga memuji peran pejuang Kurdi Peshmerga dalam pertempuran melawan kelompok militan Islamic State (ISIS). "Tanpa bantuan Peshmerga, pasukan Irak tidak bisa membebaskan Mosul," katanya, mengacu pada kota yang pernah dikuasai ISIS dan direbut kembali awal tahun ini. 

Barzani sendiri mengungkapkan sebenarnya referendum kemerdekaan Kurdistan bertujuan untuk mendapatkan solusi damai untuk semua masalah pemerintahan Irak.

Mayoritas pemilih di wilayah kaya minyak itu menyetujui pemisahan diri dari Irak. Hal itu memicu perselisihan dengan pasukan pemerintah Irak, yang menilai bahwa referendum itu tidak sah.

(WIL)