PM Israel Diinterogasi atas Dugaan Skandal Korupsi

Sonya Michaella    •    Jumat, 10 Nov 2017 08:12 WIB
israel
PM Israel Diinterogasi atas Dugaan Skandal Korupsi
PM Israel, Benjamin Netanyahu. (Foto: AFP)

Tel Aviv: Kepolisian Israel kembali menginterogasi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait kasus korupsi yang dilayangkan padanya.

Dilaporkan, Netanyahu diinterogasi selama beberapa jam di kediamannya, Jalan Balfour, Yerusalem, kemarin siang.

Netanyahu dan keluarganya dicurigai kerap menerima hadiah mahal, berupa cerutu, sampanye dan perhiasan. Hadiah-hadiah ini merupakan imbalan untuk memajukan bisnis sejumlah pengusaha, termasuk seorang produser Hollywood.

Kasus tersebut merupakan kasus yang dikenal sebagai 'Kasus 1.000'. Selain itu, Netanyahu juga ditanyai mengenai kasus yang lain yang dikenal sebagai 'Kasus 2.000'.

Dikutip dari Guardian, Jumat 11 November 2017, Netanyahu secara konsisten membantah melakukan kesalahan yang dituduhkan padanya. Ia mengatakan, dirinya telah menjadi target oleh lawan-lawan politiknya.

Di dalam 'Kasus 2.000', Netanyahu dituduh membayar sebuah media, yakni Yedioth Ahronoth, untuk mengeluarkan berita-berita positif mengenai pemerintahannya.

Menurut laporan sejumlah media di Israel, Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, Ron Dermer, baru-baru ini dijuga diinterogasi di dalam penyelidikan yang sama.

Dermer dituduh meminta paksa Menteri Luar Negeri AS era Barack Obama, John Kerry mengeluarkan visa AS secara mudah untuk Arnon Milchan, seorang tokoh media dan juga pengusaha Israel, atas permintaan Netanyahu.

Dalam sebuah wawancara televisi kemarin malam, pengacara Netanyahu, Jacob Weinroth menegaskan bahwa kliennya adalah seseorang yang jujur, namun memiliki kelemahan yang dimanfaatkan oleh para pengusaha.

"Netanyahu adalah orang yang jujur. Namun, ada kelemahan yang dimanfaatkan oleh orang-orang kaya," ucap dia.

Akibat tuduhan skandal korupsi ini, sebuah jajak pendapat televisi swasta menunjukkan bahwa mayoritas warga Israel menginginkan Netanyahu turun jabatan sebagai perdana menteri. 





(FJR)