Korupsi Irak Awalnya Sebesar Semut, Kini Jadi Dinosaurus

Willy Haryono    •    Sabtu, 30 Dec 2017 16:15 WIB
korupsiirak
Korupsi Irak Awalnya Sebesar Semut, Kini Jadi Dinosaurus
PM Irak Haider al-Abadi di Baghdad, 10 Desember 2017. (Foto: AFP/IRAQI PARLIAMENT)

Baghdad: Para koruptor melarikan diri dari Irak, mengantongi banyak uang. Atau ada juga yang dipenjara dalam waktu singkat dan dibebaskan di bawah sejumlah pengampunan. 

Menurut data kantor berita AFP, Irak berada di posisi sepuluh dalam daftar negara paling korup di dunia.

Bahkan sebelum mengumumkan kemenangan melawan kelompok militan Islamic State (ISIS) pada awal Desember, Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi mengatakan pertempuran selanjutnya adalah melawan korupsi. Ia bertekad akan "mengejutkan para koruptor."

Namun menurut analis Hisham al-Hashemi, "tidak akan ada yang berubah selama mereka yang melindungi koruptor di bidang ekonomi, keamanan dan militer masih tetap tidak tersentuh hukum."

Anggota parlemen Irak, Majeda al-Tamimi, mengatakan bahwa korupsi di Irak sudah berkembang "dari ukuran seekor semut menjadi dinosaurus" sejak invasi pimpinan Amerika Serikat (AS) pada 2003 menjatuhkan rezim Saddam Hussein. 

"Memerangi korupsi ini lebih sulit dan brutal ketimbang melawan ISIS," ungkap al-Tamimi. "Ada koruptor di masing-masing partai," lanjut dia.

Seorang politikus mengatakan kepada awak media bahwa jika uang yang diambil di Irak kurang dari USD60 juta atau setara Rp814 miliar, maka dia "dipandang sebagai seseorang yang jujur." Jika angkanya di atas itu, maka dapat disebut sebagai koruptor.

'Seperti Meminjam Uang dari Bank'

Rahim al-Darraji, anggota parlemen dari komisi transparansi anggaran, mengatakan sekitar 6.000 "kontrak palsu" telah ditandatangani sejumlah pejabat Irak untuk menyedot dana publik sejak 2003. 

"Sekitar Rp3 triliun uang rakyat hilang begitu saja seperti asap," sebut al-Darraji. Jumlah tersebut setara dengan tiga kali APBD Irak dan juga lebih besar dari GDP. 

Sejumlah analis mengatakan korupsi masif seperti ini menjelaskan mengapa sektor infrastruktur, industri dan pertanian di Irak tidak berkembang selama bertahun-tahun.

Juru bicara Dewan Yudisial Agung Irak, Abdel Sattar Bayraqdar, mengecam aturan negara yang membebaskan koruptor jika dirinya berjanji mengembalikan uang hasil korup. Ia menegaskan aturan semacam itu tidak bisa menjangkau uang keuntungan dari dana yang telah dicuri koruptor. 

"Contohnya, jika seseorang mencuri dua miliar dinar satu dekade lalu dan meraup keuntungan 20 miliar dinar, dia hanya perlu membayar dua miliar dan bebas dari penjara," ucap seorang pejabat yudisial Irak.

"Korupsi seperti ini sudah seperti seseorang meminjam uang dari bank," lanjutnya.


(WIL)

Myanmar Sepakat Terima 1.500 Rohingya Setiap Pekan

Myanmar Sepakat Terima 1.500 Rohingya Setiap Pekan

4 hours Ago

Myanmar menyanggupi akan menyediakan tempat penampungan sementara bagi Rohingya yang kembali.

BERITA LAINNYA