Demonstran Bakar Kantor Wali Kota di Kurdistan Irak

Willy Haryono    •    Selasa, 19 Dec 2017 20:09 WIB
konflik irakirak
Demonstran Bakar Kantor Wali Kota di Kurdistan Irak
Ribuan orang berunjuk rasa di kota Sulaimaniyah, Kurdistan Irak, 18 Desember 2017. (Foto: AFP/SHWAN MOHAMMED)

Sulaimaniya: Pengunjuk rasa membakar kantor wali kota dan menyerbu gedung partai berkuasa dalam demonstrasi hari kedua di kota Sulaimaniyah, Kurdistan Irak, Selasa 19 Desember 2017. Protes ini merupakan kelanjutan dari kekacauan usai referendum kemerdekaan Kurdistan pada September lalu. 

Referendum kemerdekaan itu berakhir dengan kemenangan kubu "iya." Irak menentang keras referendum tersebut, yang berimbas pada perekonomian wilayah otonomi Kurdistan.

Seorang koresponden kantor berita AFP melaporkan, pasukan keamanan menembakkan senjata ke udara untuk membubarkan demonstran di Lapangan Saray. Blokade dipasang di seantero kota dan sekeliling beberapa kantor partai politik.

Sulaimaniyah adalah basis oposisi terhadap mantan presiden regional Kurdistan Massoud Barzani yang merancang referendum kemerdekaan. Namun lima kantor partai politik di kota tersebut diserang sejak Senin kemarin. 

Protes serupa juga digelar di Rania, Kifri, Halabja, dan juga kota Koysinjaq di provinsi Arbil. Di Koysinjaq, pedemo membakar kantor wali kota. Sedangkan di Kifri, massa melempari batu ke arah kantor Partai Demokratik Kurdistan milik Barzani. 

"Anda tidak mampu mempertahankan area sengketa ini dan tidak mampu berkuasa di Kurdistan," teriak salah satu pedemo. 

Baca: PM Irak Minta Kurdi Batalkan Hasil Referendum

Area sengketa yang dimaksud adalah wilayah mayoritas penduduk Kurdi Irak. Pasukan Kurdi menguasai banyak daerah di sana dalam perang melawan kelompok militan Islamic State (ISIS). 

Namun setelah referendum, pasukan pusat Baghdad merebut hampir semua wilayah itu dari Kurdi, termasuk kota terbesar Kirkuk dan beberapa sumur minyak di sekitarnya. Sumur-sumur itu merupakan sumber pendapatan pemerintah otonom Kurdistan Irak.

Barzani mengundurkan diri dari jabatan presiden regional pada akhir Oktober usai referendum kemerdekaan berimbas buruk terhadap dirinya. 

Pemilihan umum legislatif dan presiden di kawasan tersebut, yang dijadwalkan pada 1 November, ditunda karena perselisihan dengan pemerintah pusat di Baghdad.

Perdana Menteri Kurdistan Irak Nechirvan Barzani, keponakan dari mantan presiden, bertekad mempertahankan hasil referendum hingga tiga bulan ke depan.

 


(WIL)