Pasukan Kongo Tewaskan 26 Demonstran Penentang Penguasa

Arpan Rahman    •    Rabu, 21 Dec 2016 13:35 WIB
konflik kongo
Pasukan Kongo Tewaskan 26 Demonstran Penentang Penguasa
Pasukan PBB di Kongo (Foto: Reuters)

Metrotvnews.com, Kinshasa: Pasukan keamanan menembak mati setidaknya 26 pengunjuk rasa yang berkumpul di jalanan Kinshasa dan beberapa kota lainnya di Republik Demokratik Kongo, Selasa 20 Desember. Pendemo menuntut Presiden Joseph Kabila mundur setelah mandatnya berakhir, kemarin.
 
Protes tersebar mulai Selasa 20 Desember. Pemimpin oposisi Etienne Tshisekedi menyerukan rakyat Kongo untuk menempuh upaya damai menolak Kabila, yang tetap berkuasa melampaui amanat konstitusi tanpa menggelar pemilu untuk memilih penggantinya.
 
Peneliti Human Rights Watch Ida Sawyer mengatakan di Twitter bahwa setidaknya 26 orang tewas di tangan pasukan keamanan.
 
 
Juru bicara pemerintah tidak bisa dihubungi untuk berkomentar dan seorang jubir polisi tidak punya informasi tentang kematian.
 
Tembakan berderai di beberapa distrik Ibu Kota, Kinshasa, sebuah kota hunian 12 juta jiwa, sebagai tindakan untuk menggagalkan perbedaan pendapat yang menimbulkan kekhawatiran penindasan berdarah.
 
Larangan demonstrasi diberlakukan dan militer bersenjata berat bersiaga. Jalan-jalan utama Kinshasa yang biasanya sibuk, sunyi sepi, tatkala beberapa kawasan di mana para pemuda yang berkumpul di pinggir jalan dibubarkan oleh tembakan gas air mata.
 
Matahari terbenam, kota itu tenang, meskipun penuh dengan puing-puing sisa kerusuhan. Anak-anak muda bermain sepakbola di jalanan.
 
Puluhan orang ditangkap, terutama di timur kota Goma, kata kelompok hak asasi. Saksi Reuters melihat lebih dari selusin pemuda yang telah ditangkap duduk di belakang sebuah truk militer di dekat universitas.
 
"Saya prihatin dengan penangkapan orang-orang yang berusaha mengekspresikan pandangan politik mereka," kata kepala misi PBB, Maman Sidikou, dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters, Rabu (21/12/2016). 
 
Sidikou menambahkan bahwa staf PBB belum mampu secara konsisten mendapatkan akses ke penjara buat mengumpulkan informasi tentang berapa banyak orang sudah ditangkap. Dirinya pun meminta Kongo mengakhiri penahanan bermotif politik.
 
Pasukan penjaga perdamaian PBB di kendaraan lapis baja berpatroli di jalan-jalan, pada satu titik disoraki oleh kerumunan yang berteriak : "Kabila, sadarlah mandat Anda sudah selesai!"


Pasukan PBB di wilayah Kongo (Foto: Reuters).
 
 
Di Lubumbashi, jantung terkaya wilayah Afrika dengan pertambangan tembaga, polisi dan elit Garda Republik yang setia pada Kabila menembakkan peluru tajam buat mencegah demonstrasi, kata Gregoire Mulamba, seorang aktivis hak asasi manusia setempat.
 
Aktivis lokal Jean-Pierre Muteba melaporkan setidaknya satu kematian: anak 14 tahun yang ditembak polisi. Seorang juru bicara polisi mengatakan tidak memiliki cukup informasi untuk berkomentar.
 
Wali Kota Lubumbashi, Jean Oscar Sanguza, berkata kepada Reuters, bahwa pasukan keamanan telah campur tangan demi menghentikan ulah para penjarah.
 
Di kota Kananga, di Kongo tengah, pertempuran antara pasukan keamanan dan milisi suku setempat membuat bandara ditutup.
 
Kabila, yang telah memerintah sejak ayahnya, Laurent Kabila, dibunuh pada 2001, jarang berbicara soal masalah di masyarakat, tetapi sekutu-sekutunya mengatakan, pemilu ditunda karena masalah logistik dan keuangan. Mahkamah konstitusi telah memutuskan Kabila dapat tetap menjabat sampai pemungutan suara berlangsung.
 
Ketakutan meningkat di masyarakat Kongo
 
Dalam sebuah video yang diunggah di YouTube, pemimpin oposisi Tshisekedi menyerukan orang-orang untuk "tidak mengakui kewenangan Joseph Kabila karena ilegal, dan secara damai harus menolak kudetanya." 
 
Pihak berwenang telah memblokir banyak media sosial. Negara-negara Barat khawatir terulangnya konflik antara 1996-2003 yang menewaskan jutaan korban, mengundang tentara dari setengah lusin negara tetangga dan mendapati pejuang pemberontak memperkosa wanita secara massal. Kongo telah pernah mengalami transisi kekuasaan yang damai.
 
Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menyerukan Kabila agar menghormati konstitusi. Bekas penjajah Kongo, Belgia, pada Selasa, mengatakan akan "memeriksa kembali" hubungan dengan Kabila, dan Perancis mendesak Uni Eropa kembali memeriksa jaringannya dengan Kongo.

 


 


(FJR)