KJRI Jeddah Pulangkan 13 TKI Bermasalah dari Shelter

Sonya Michaella    •    Kamis, 10 Jan 2019 07:33 WIB
tkiarab saudiwni
KJRI Jeddah Pulangkan 13 TKI Bermasalah dari Shelter
Pemerintah masih berlakukan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi (Foto: Media Indonesia).

Jeddah: Sebanyak 13 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tertahan di shelter telah diselesaikan kasusnya oleh KJRI Jeddah. Shelter menjadi tempat tinggal mereka sementara sambil menunggu penyelesaian kasusnya.

13 TKItersebut telah dipulangkan, sembilan diantaranya dikawal langsung oleh petugas dari KJRI Jeddah pada 7 Januari 2019.

Berbagai macam masalah dialami 13 TKI ini, antara lain tidak digaji, tidak dipulangkan hingga belasan tahun, mendapat perlakuan kasar dari pihak majikan, korban perdagangan orang hingga fitnah majikan yang berujung pemenjaraan.

Sejak Pemerintah Indonesia memberlakukan moratorium pengiriman TKI pada awal 2011 lalu ke Arab Saudi, kasus penyanderaan TKI oleh majikan, makin marak. Hal ini terjadi pada TKI berinisial NST.

Perempuan berusia 44 tahun ini menjadi korban perdagangan orang. Ia diberangkatkan ke Arab Saudi menggunakan visa ziarah dalam kondisi mental yang kurang siap untuk bekerja.

Baca: Kemenlu: Moratorium TKI ke Arab Saudi Masih Terus Berlaku

"Masih banyak persoalan TKI, khususnya yang menimpa wanita yang bekerja di sektor rumah tangga. Sebagian telah berhasil diselesaikan, sebagian lagi masih kami perjuangkan," kata Konjen RI untuk Jeddah Mohamad Hery Saripudin kepada Medcom.id, Kamis 10 Januari 2019.

Hery menambahkan, perkembangan setiap kasus selalu dilaporkan ke instansi berwenang di Jakarta dan pemerintah daerah agar menjadi perhatian bersama.

"Kepedulian bersama dari para pemangku otoritas akan memberikan jaminan perlindungan yang lebih bagi para TKI, sehingga angka permasalahan yang menimpa mereka bisa ditekan," lanjut dia.

Hery juga menyesalkan masih maraknya penempatan TKI secara non-prosedural meskipun telah dilakukan penandatanganan joint statement antara Menteri Perburuhan Arab Saudi dan Menteri Tenaga Kerja RI.

"Belakangan marak WNI teruma kaum perempuan yang diberangkatkan dengan visa ziarah. Dari sini kita perlunya harus lebih hati-hati lagi terhadap praktek penyamaran pengiriman tenaga kerja dengan berpura-pura ziarah atau kunjungan wisata," tutur Hery.

Hery berharap agar aparat berwenang melakukan penegakan hukum kepada para pelaku penempatan TKI secara non-prosedural yang kadang mengabaikan sisi kemanusiaan.


(FJR)