Mahkamah Agung RI Bekerja Sama dengan Majelis Peradilan Yordania

   •    Selasa, 22 Nov 2016 15:32 WIB
indonesia-yordania
Mahkamah Agung RI Bekerja Sama dengan Majelis Peradilan Yordania
Rombongan MA RI bersama pejabat pengadilan Yordania di Amman, 21 November 2016. (Foto: Nico Adam)

Metrotvnews.com, Amman: Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dan Majelis Peradilan (MP) Kerajaan Yordania sepakat menjalin kerja sama di bidang peradilan. Hal tersebut disampaikan Ketua MA Dr. H. M. Hatta Ali usai bertemu Ketua MP Yordania Hisyam At Tal di kantornya di Amman, Senin 21 November.

Kunjungan kali pertama Lembaga Tinggi Yudikatif Indonesia ini bertujuan melihat dan mengenal lebih dekat sistem peradilan di Kerajaan Yordania. MA juga ingin melihat berbagai capaian yang telah diraih serta berbagai pengalaman pengadilan Yordania dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. 


Rombongan MA RI dan Ketua MP Yordania. (Foto: Nico Adam)

Dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya masalah ekonomi syariah, kewenangan menangani perkara ini tergolong baru, tepatnya setelah terbit Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, lembaga peradilan terus berupaya meningkatkan kemampuan para hakim, dan diharapkan dapat mengikuti perkembangan praktik ekonomi syariah yang dari hari ke hari menunjukkan pertumbuhan signifikan. 

Melalui kunjungan ini, diharapkan kerja sama MA RI dan MP Yordania semakin erat dan dapat bermanfaat bagi kedua pihak. Diharapkan kunjungan ini juga dapat menjadi titik tolak dimulainya kerja sama yang lebih intensif.

Hisyam At Tal menjelaskan sistem peradilan di Yordania. Secara umum, MP Yordania merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yudikatif. Yordania mempunyai dua jenis Mahkamah Agung, yaitu Mahkamah Agung Umum dan Mahkamah Agung Syariah. Kedua lembaga peradilan di Yordania ini independen dan tidak tunduk dalam pengawasan pemerintahan, akan tetapi langsung bertanggung jawab kepada Raja, sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi perubahan Yordania tahun 2011.

Dr. Nasich Salam yang bertindak sebagai fasilitator komunikasi kedua belah pihak menambahkan, bahwa terkait perkara ekonomi syariah, Pengadilan Yordania relatif sudah lebih maju. Peradilan Yordania sudah lama menangani perkara sengketa keuangan syariah dan memiliki perangkat hukum materiil yang diundangkan. Undang-undang diambil dari syariah dengan rujukan Majalah Ahkam Adliyyah, ditambah berbagai perkembangan Ijtihad kontemporer contohnya UU tentang shukuk dan lain-lain. Dalam isu syariah ini, MP Yordania siap berbagi pengalaman dengan hakim Indonesia di bidang penanganan sengketa ekonomi syariah. 


Ketua MA RI dan Ketua MP Yordania Hisyam At Tal. (Foto: Nico Adam)

Pertemuan turut dihadiri Dubes RI Amman, Teguh Wardoyo, Wakil Ketua Bidang non Judisial, H. Suwardi, Ketua Kamar Peradilan Agama MA RI, Prof. Dr. H. Abdul Manan, Hakim Agung Dr. Imran Suadi, Hakim Agung, Dirjen Lembaga Peradilan Syariah MA, Drs. Abdul Manaf dan Hakim PA Cibinong, Nasich Salam. Ketua MA RI menjelaskan bahwa pada dasarnya, Indonesia dan Yordania memiliki banyak kesamaan utama, yaitu sama-sama mempunyai penduduk mayoritas beragama Islam, sehingga tidak heran apabila berbagai nuansa keislaman sangat hidup di tengah masyarakat Indonesia, sebagaimana didapati juga di negara Yordania. 

Dari realita tersebut, di bidang hukum, Indonesia telah memberikan perhatiannya dengan menjadikan Pengadilan Agama sebagai salah satu bagian dari Lembaga Yudikatif yang keberadaanya dijamin konstitusi. Kewenangan dan komptenesi Pengadilan Agama cukup luas, diantaranya menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan keluarga, ekonomi syariah dan bahkan pidana khusus atau jinayat di Provinsi Aceh.

Dari segi jumlah sumber daya manusia di MP Yordania, secara keseluruhan Hakim Agung Yordania berjumlah 85 orang, termasuk 5 Hakim Agung yang saat ini menjabat sebagai pengadilan banding. Jumlah perkara per tahun yang diterima MP / Mahkamah Agung Yordania mencapai 5.000. 

Dibandingkan dengan Indonesia, Secara nasional, jumlah perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Pertama pada tahun 2015 mencapai 4.556.580 perkara, 27.524  perkara untuk tingkat banding dan 11.109 perkara kasasi serta 2.755 perkara untuk peninjauan kembali. Dalam empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu: Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer yang secara keseluruhan berpuncak di Mahkamah Agung RI, jumlah hakim untuk empat lingkungan pengadilan ini mencapai 7.780 orang, dan secara khusus hakim agung berjumlah 48 orang. 


Rombongan MA RI mengunjungi Gua Ashabul Kahfi. (Foto: Nico Adam)

Selain perbandingan masalah komposisi antara jumlah hakim dan jumlah perkara yang ditangani, masalah batas usia pensiun hakim kedua negara juga berbeda. Batas usia pensiun Hakim Agung di Yordania adalah 74, dan Hakim Tingkat Pertama dan Banding 68. Ketua dan Wakil Ketua MA Yordania tidak dibatasi umur, akan tetapi sesuai dengan penetapan Raja. Sedangkan batas usia Hakim Agung di Indonesia adalah 70 tahun, Hakim Tinggi 67 tahun, dan Hakim Tingkat Pertama 65 tahun.

Hasil dari kunjungan Ketua MA ke Yordania adalah masing-masing pihak sepakat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pada pertemuan berikutnya yang akan diadakan di Indonesia, dengan terlebih dahulu mempelajari dan saling usul bentuk kerja sama yang akan dilakukan. Selain itu, Ketua MA RI juga mengundang Ketua Mahkamah Agung Yordania untuk datang ke Indonesia dalam acara Annual Report Mahkamah Agung RI 2017 di Jakarta guna berbagi pengalaman menangani perkara terkait berbagai isu.



(WIL)

Hasil Referendum Italia dan Hubungannya dengan Uni Eropa

Hasil Referendum Italia dan Hubungannya dengan Uni Eropa

1 day Ago

Perdana Menteri Italia Metteo Renzi mundur dari jabatannya setelah gagal menang dalam referendum…

BERITA LAINNYA