RI Tegaskan Kembali Kecaman Penutupan Mandat Sipil di Hebron

Fajar Nugraha    •    Kamis, 21 Feb 2019 11:07 WIB
indonesia-pbbpalestina israel
RI Tegaskan Kembali Kecaman Penutupan Mandat Sipil di Hebron
Anggota TIPH yang bertugas di Hebron, Tepi Barat akan mengakhiri masa tugasnya setelah PM Israel Benjamin Netanyahu secara sepihak mencabut mandatnya. (Foto: AFP).

New York: Dewan Keamanan (DK) PBB adakan pertemuan mengenai Palestina di Markas Besar PBB New York, 20 Februari 2019. Indonesia menegaskan kembali kecaman atas sikap Israel yang mencabut sepihak mandat sipil di Hebron.

Hadir sebagai pemapar dalam pertemuan kali ini adalah Special Coordinator for the Middle East Peace Process, Nicolay Mladenov dan Assistant Secretary General for Humanitarian Affairs and Deputy Emergency Relief Coordinator, Ursula Mueller. Keduanya memaparkan kondisi terkini di wilayah pendudukan Palestina yang diwarnai kekerasan, pelanggaran HAM oleh otoritas Israel dan warga pendatang Israel.

Baca juga: AS Veto Langkah DK PBB untuk Pertahankan Misi Hebron.

Pertemuan bulanan DK PBB mengenai Palestina diwarnai pembahasan mengenai penutupan Temporary International Presence in Hebron (TIPH) secara sepihak oleh Israel. Secara umum negara anggota DK PBB menyesalkan penutupan TIPH dan sampaikan keprihatinan akan keselamatan warga di Hebron.

“Posisi  Indonesia tegas mengecam penutupan misi pengawas internasional di Hebron oleh Israel, yang membahayakan warga Palestina. Masyarakat internasional perlu segera atasi situasi di Gaza yang sangat memprihatinkan,” ujar Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Dian Triansyah Djani, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Kamis, 21 Februari 2019.

TIPH terbentuk di tahun 1994 berdasarkan perjanjian antara Israel dan Palestina, dan sebagaimana dimandatkan oleh Resolusi DK PBB 904. Sejak terbentuknya misi ini, TIPH telah menjadi mekanisme yang sangat penting untuk memastikan perlindungan bagi penduduk sipil Palestina di Hebron, utamanya terhadap pelanggaran hukum humaniter dan HAM internasional. 

Baca juga: Indonesia Kecam Penutupan Mandat Sipil di Hebron oleh Israel.

“Mempertahankan mandat TIPH sangatlah penting untuk menjaga situasi yang rawan dan mencegah meningkatnya kekerasan,” pernyataan Kementerian Luar Negeri RI, yang diterima Medcom.id, Kamis, 7 Februari 2019.
 
“Indonesia meminta para pihak bertindak sesuai hukum internasional dan perjanjian yang ada, serta menahan diri dari tindakan provokatif. Indonesia juga menegaskan kewajiban Israel sebagai occupying power atau pihak yang melakukan pendudukan untuk melindungi penduduk Palestina di Hebron, dan di seluruh wilayah Palestina di bawah pendudukan Israel, sebagaimana ketentuan hukum internasional,” imbuh pernyataan itu.
 
Sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina, Indonesia bersama Kuwait dan didukung anggota lainnya telah mendorong diselenggarakannya pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB untuk bahas tindakan unilateral Israel ini. Apa yang dilakukan Israel semakin memperburuk upaya menuju perdamaian dan terwujudnya two-state solution atau solusi dua negara.
 
Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada negara-negara kontributor TIPH serta para pengamat TIPH yang telah melaksanakan tugasnya selama 22 tahun terakhir, termasuk mereka yang telah gugur dalam melaksanakan tugas.
 
Namun meskipun sudah masuk dalam pembahasan DK PBB, rancangan pernyataan yang diinisiasi Kuwait dan Indonesia diblokir oleh Amerika Serikat (AS). Akibatnya, DK PBB tidak bisa mengeluarkan pernyataan mengenai tingkah Israel.


(FJR)


Pilpres AS, Sanders Mulai Kampanye di Brooklyn

Pilpres AS, Sanders Mulai Kampanye di Brooklyn

2 weeks Ago

Bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Bernie Sanders memulai kampanye di tempat…

BERITA LAINNYA