Pengadilan Kenya Batalkan Hasil Pemilu, Oposisi Bersukacita

Arpan Rahman    •    Sabtu, 02 Sep 2017 15:11 WIB
konflik kenya
Pengadilan Kenya Batalkan Hasil Pemilu, Oposisi Bersukacita
Para pendukung Raila Odinga merayakan keputusan MA (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, Nairobi: Kemenangan Presiden Uhuru Kenyatta dalam pemilu ulang bulan lalu dimentahkan oleh Mahkamah Agung Kenya, Jumat 1 September. MA Kenya memerintahkan pemungutan suara baru dalam waktu 60 hari: sebuah putusan menakjubkan, yang membuat negara Afrika Timur kembali diruyak kekacauan politik.
 
Langkah pembatalan pemilu tidak pernah terjadi sebelumnya di benua Afrika. Putusan ini memberi harapan baru kepada kandidat oposisi, Raila Odinga, yang menuduh hasil elektronik dari pemilu 8 Agustus dimanipulasi. Dia kehilangan sekitar 1,4 juta suara dari sekitar 15 juta pemain.
 
Pengadilan memutuskan dengan selisih suara 4-2 atas pengaduan Odinga, mengatakan bahwa komisi pemilihan melakukan "ilegalitas dan penyimpangan." Pengadilan tersebut, yang keputusan penuhnya dengan rincian temuannya diperkirakan akan dirilis dalam 21 hari, tidak menyalahkan Kenyatta atau partainya.
 
Kenyatta mengatakan bahwa sementara ini dia menghormati keputusan tersebut. Kendati "secara pribadi tidak setuju". Dia minta pendukungnya tenang di negara yang memiliki sejarah panjang kekerasan pasca-pemilu.
 
"Enam orang telah memutuskan bahwa mereka akan melawan kehendak rakyat," kata presiden, kemudian mengatakan kepada pendukungnya bahwa Hakim Agung David Maraga "dan kawanannya" sudah mencuri kemenangannya. Hasil resmi memberi Kenyatta 54 persen suara, sedangkan untuk Odinga 44 persen.
 
Para anggota oposisi menari-nari di jalanan, merayakan kemunduran Kenyatta, putra presiden pertama negara tersebut yang berusia 55 tahun, dalam perseteruan panjang antara keluarga elit politik negara tersebut.
 
"Inilah hari yang sangat bersejarah bagi masyarakat Kenya dan umumnya masyarakat Afrika," kata Odinga, seperti dikutip AFP, Sabtu 2 September 2017. 
 
"Untuk pertama kalinya dalam sejarah demokratisasi Afrika, sebuah keputusan telah dibuat oleh pengadilan yang membatalkan pemilihan presiden yang tidak beraturan. Ini adalah keputusan preseden," tambahnya.
 
Tidak ada negara Afrika yang membatalkan pemilihan nasional karena penyimpangan, Ronald Slye, profesor hukum di Universitas Seattle, mengatakan kepada Associated Press. Slye termasuk di antara mereka yang berpartisipasi dalam Komisi Kebenaran, Keadilan dan Rekonsiliasi Kenya (TJRC) yang dibentuk setelah kekerasan menewaskan lebih dari 1.000 orang pascapemilu 2007.
 
Ketua komisi pemilu Wafula Chebukati mengatakan bahwa perubahan personel akan dilakukan sebelum pemungutan suara baru, dan berjanji bahwa setiap karyawan yang terlibat dalam memanipulasi hasil pemilu harus diadili.
 
Odinga, 72, meminta komisi pemilu dibubarkan. Dia juga mengatakan bahwa peran pengamat internasional yang datang ke Kenya untuk memantau pemungutan suara harus diperiksa karena mereka menempatkan stabilitas melawan kredibilitas dan telah "bergerak cepat untuk membersihkan kecurangan."
 
Pengamat internasional, termasuk mantan Menteri Luar Negeri John Kerry, mengatakan pada hari pemilihan bahwa mereka tidak melihat adanya gangguan dengan pemungutan suara tersebut. Carter Center mengatakan, pada Jumat, bahwa misi Kerry mencatat "transmisi elektronik hasil terbukti tidak dapat diandalkan."
 
Setelah keputusan pengadilan, utusan dari dua lusin negara, termasuk Amerika Serikat (AS), Prancis, dan Jerman, mengeluarkan sebuah pernyataan bersama yang menyebutkan bahwa keputusan tersebut "menunjukkan demokrasi dan komitmen Kenya terhadap peraturan undang-undang."
 
"Semua proses pemilihan dapat ditingkatkan, dan kami akan terus mendukung institusi Kenya dalam pekerjaan penting ini," kata pernyataan tersebut.
 
Banyak negara, termasuk AS, sudah mengucapkan selamat kepada Kenyatta.
 
Odinga, kandidat oposisi kawakan dan putra wakil presiden pertama Kenya, tidak berhasil menantang hasil pemungutan suara pada 2013 yang dimenangkan Kenyatta. Para pendukung Odinga awalnya mengatakan bahwa mereka tidak akan pergi ke pengadilan kali ini, namun mengajukan petisi dua pekan lalu.
 
Kenya bersiap menghadapi demonstrasi lebih lanjut sebelum keputusan tersebut. Polisi dikirim ke daerah-daerah sensitif di ibu kota, Nairobi, dan jalan-jalan di dekat pengadilan diblokir. Kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa polisi membunuh setidaknya 24 orang dalam kerusuhan setelah pemilihan.
 
Sebaliknya, pendukung oposisi bersuka dalam perayaan. "Terima kasih Yesus!" teriak seorang wanita. "Saya bilang, Tuhan ada di pihak kita."
 
"Ini menunjukkan bahwa semua pemantau tidak melakukan pekerjaannya. Kami menginginkan permintaan maaf," kata John Wekesa, yang menari di luar pengadilan.
 
Ketegangan memuncak ketika pejabat yang mengawasi sistem pemungutan suara elektronik ditemukan tersiksa dan terbunuh beberapa hari sebelum pemungutan suara.



(FJR)