RI jadi Role Model Negara Pengirim Pekerja Migran

Sonya Michaella    •    Rabu, 06 Sep 2017 11:00 WIB
pbbburuh migran
RI jadi Role Model Negara Pengirim Pekerja Migran
Petugas Kemenlu RI bersama BNP2TKI mendata WNI yang bekerja di Arab Saudi setibanya di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (10/6). (Foto: ANTARA/Muhammad Iqbal)

Metrotvnews.com, Jenewa: Indonesia dianggap dapat menjadi model bagi negara-negara pengirim tenaga kerja lainnya, terutama dalam hal perlindungan pekerja migran di luar negeri.

Hal ini disampaikan Pelapor Khusus untuk Indonesia bidang Pekerja Migran PBB, Can Uver dalam pertemuan Komite Pekerja Migran PBB di Jenewa, Swiss, terkait dengan Laporan Pertama Indonesia atas implementasi Konvensi PBB mengenai Buruh Migran.

Beberapa hal yang menjadi sorotan Komite dan dapat dijelaskan dengan baik oleh wakil Indonesia antara lain mengenai revisi undang-undang perlindungan pekerja migran yang lebih merefleksikan nilai-nilai Konvensi, kebijakan penghentian pengiriman TKI ke 19 negara di Timur Tengah, kerjasama internasional dan bilateral di bidang perlindungan pekerja migran dan pengelolaan remitansi.

Selain itu, kekerasan terhadap pekerja migran wanita, kasus-kasus perdagangan manusia, penanganan kasus pekerja migran yang terancam hukuman mati di luar negeri serta kemitraan pemerintah dengan masyarakat madani, khususnya LSM, juga masuk di dalamnya.

"Perlindungan pekerja migran dilakukan Pemerintah Indonesia secara inklusif, melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk LSM. Bahkan dalam penyusunan Laporan Awal inipun LSM dilibatkan," ungkap Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI, Dicky Komar.

Terkait dengan perlindungan TKI di luar negeri, wakil Indonesia menyampaikan bahwa upaya perlindungan yang diberikan sudah jauh melampaui batas kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Konvensi Buruh Migran maupun Konvensi Wina. 

Namun, perlindungan tersebut tidak dapat diberikan secara maksimal tanpa dukungan negara tujuan atau penerima, karena perlindungan di luar negeri harus diberikan dengan menghormati hukum setempat.

Di pertemuan ini, delegasi Indonesia diwakili oleh Staf ahli Menaker Bidang Kerjasama Internasional, Sekretaris Utama BNP2TKI dan Direktur Perlindungan WNI-BHI Kementerian Luar Negeri.

Ada juga anggota delegasi lainnya dari unsur Kantor Staf Presiden, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, dan wakil Pemda Kabupaten Wonosobo, dan hadir pula sebagai pengamat dalam dialog tersebut sejumlah wakil LSM Indonesia seperti Migrant Care dan SARI.

 


(WIL)

Bersama Membantu Rohingya

Bersama Membantu Rohingya

1 hour Ago

AUNG San Suu Kyi oleh dunia internasional sesungguhnya dinilai memiliki semua prasyarat yang diperlukan…

BERITA LAINNYA