Dalam 5 Tahun, Lesotho Gelar Pemilu untuk Ketiga Kali

Arpan Rahman    •    Sabtu, 03 Jun 2017 18:06 WIB
lesotho
Dalam 5 Tahun, Lesotho Gelar Pemilu untuk Ketiga Kali
Pasukan keamanan di lokasi pemungutan suara Lesotho (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, Maseru: Lesotho, kerajaan selatan Afrika kecil, akan menggelar pemungutan suara untuk memilih sebuah pemerintahan baru. Inilah pemilu ketiga sejak 2012.
 
Pemilu, Sabtu 3 Juni, dilihat sebagai lomba persaingan antara dua seteru lama: Perdana Menteri Pakalitha Mosisili dan Thomas Thabane, yang memerintah dari 2012 sampai 2015.
 
Pemenang akan muncul dari perundingan pasca-pemilu. Namun para analis memperkirakan bahwa pemilihan tersebut akan mengarah pada pemerintah koalisi yang lain dan berisiko ketidakstabilan di negara itu. Di sana, bertahun-tahun pertikaian politik telah merongrong upaya untuk mengatasi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi.
 
"Pemungutan suara telah dimulai di Lesotho. Beberapa pemilih di stasiun pemungutan suara Abia. Masih pagi dan dingin. Jumlah pemilih 2015 sekitar 47 persen," -- Fahmida Miller (@FahmidaMiller), reporter Al Jazeera mencuit, Sabtu 3 Juni 2017.
 
Pemungutan suara dibuka pada pukul 05:00 GMT dan ditutup pada pukul 15:00 GMT, dengan penghitungan diperkirakan akan memakan waktu beberapa hari. Menurut komisi pemilihan, sebanyak 1,2 juta orang telah mendaftar untuk memilih.
 
Susahnya pemilihan sering terjadi, hingga para pemilih pada akhirnya mencari stabilitas, menurut Fahmida Miller dari Al Jazeera melaporkan dari ibu kota Maseru.
 
"Ini bukan perubahan dalam kepemimpinan yang mereka cari. Mereka menginginkan pemerintahan yang stabil dan efektif," kata Miller.
 
"Apa yang telah kita lihat pada politik Lesotho dalam beberapa tahun terakhir adalah kerumitan konstitusional dan perselisihan politik yang telah menyebabkan dua pemimpin yang sama bertarung merebut kekuasaan lagi," cetusnya.
 
Pemilu mendadak tersebut diumumkan pada Maret ketika Mosisili gagal dalam sebuah mosi tidak percaya setelah pemerintahan koalisinya terdiri dari tujuh partai bubar kurang dari dua tahun setelah dibentuk.
 
Mosisili, pemimpin partai Kongres Demokratik (72) yang berusia 72 tahun, mencalonkan diri sebagai perdana menteri untuk ketiga kalinya. Dia perdana menteri pertama dari tahun 1998 sampai 2012, dan kembali berkuasa pada 2015 sesudah pemilu mendadak.
 
Meskipun bertahun-tahun lamanya menjabat, kritikus menuduhnya sedikit meningkatkan standar kehidupan bagi mayoritas warga di negara yang merana dalam kemiskinan, dan dia sering terlihat terasing.
 
Thabane, pemimpin All Basotho Convention (ABC), sudah menarget percobaan kudeta pada 2014, yang mendorongnya untuk melarikan diri ke Afrika Selatan, di mana dia tinggal di pengasingan selama dua tahun. Pria berusia 77 tahun itu kembali ke negaranya pada Februari, mengatakan bahwa dia masih khawatir akan hidupnya.
 
Dia telah menarik banyak orang ke dalam demonstrasi dan dipandang sedikit lebih favorit. Di Maseru, kedua pemimpin tersebut sudah berkompetisi untuk mendulang suara lewat sebaran papan reklame dan poster raksasa.
 
"Ada spekulasi bahwa tentara mungkin berkomplot dengan beberapa partai politik sehingga mereka akan menolak hasil pemilihan, setelah hasil pemilu diumumkan. Tapi itu belum dapat diprediksi" kata analis politik Hoolo Nyane kepada Al Jazeera seperti dilansir Sabtu 3 Juni 2017.
 
"Yang bisa diduga adalah bahwa jika pemerintah lain, kecuali yang satu ini berhasil memenangkan kekuasaan, itu tidak akan berjalan lancar dalam hal pengelolaan," bubuhnya.
 
Negara pegunungan yang terkurung daratan itu mengalami tingkat pengangguran yang tinggi dan tingkat HIV-AIDS 22,7 persen pada orang dewasa, dengan ekonomi bergantung pada Afrika Selatan, yang mengelilinginya sepenuhnya.
 
Monarki konstitusional
 
Lesotho berbentuk monarki konstitusional diperintah oleh Raja Letsie III, yang tidak memiliki kekuasaan formal, dan memiliki sistem parlementer campuran.
 
Delapan puluh anggota parlemen dipilih oleh konstituen, sementara 40 kursi lainnya didistribusikan secara proporsional.
 
Partai DC-nya Mosisili diperkirakan akan bergabung dengan Kongres Demokrasi Lesotho (LCD) dan Front Populer untuk Demokrasi (PFD).
 
Partai ABC Thabane dan Aliansi Demokrat (AD) Monyane Moleleki, mantan menteri kepolisian, juga sedang dalam pembicaraan guna membentuk pemerintah koalisi yang memungkinkan.
 
Mencerminkan frustrasi pada politik negara, jumlah pemilih turun tajam hanya 46 persen di tahun 2015 dari 66 persen pada 2002.

(FJR)