Presiden Iran Berjanji Membalas Sanksi AS

Arpan Rahman    •    Rabu, 26 Jul 2017 21:07 WIB
as-iran
Presiden Iran Berjanji Membalas Sanksi AS
Presiden Iran Hassan Rouhani kecam sanksi baru yang dikeluarkan AS (Foto: Press TV).

Metrotvnews.com, Teheran: Presiden Iran Hassan Rouhani mengecam persetujuan DPR Amerika Serikat (AS) akan rancangan undang-undang tentang sanksi baru terhadap Iran. Ia tegas mengatakan bahwa Iran pasti membalas tindakan bermusuhan tersebut.
 
Berbicara dalam sidang kabinet di Teheran, pada Rabu 26 Juli, Rouhani berkata, Parlemen Iran akan mengadopsi aksi setimpal sebagai respons atas sanksi AS.
 
"Dan kita akan mengambil langkah yang kita anggap perlu sesuai dengan kepentingan negara kita, dan kita akan melanjutkan jalan kita tanpa menghiraukan sanksi dan kebijakan mereka (Amerika)," tegas pemimpin eksekutif Iran, seperti dilansir Press TV Iran, Rabu 26 Juli 2017.
 
Rakyat Iran, lanjutnya, sudah biasa dengan "permusuhan AS" dan tahu betul bagaimana melawan mereka.
 
Selama 40 tahun terakhir, Iran dikenai sanksi, tekanan, dan tuduhan palsu oleh politisi Amerika dan para penebar propaganda, dia menambahkan.
 
AS tidak hanya memusuhi pendirian Islamis Iran, tapi juga perlawanan bangsa Iran, Rouhani mencatat, seraya menekankan bahwa Washington tidak dapat menerima negara ini sebagai panutan kebebasan di kawasan.
 
Presiden Rouhani menuturkan, AS tidak memiliki alternatif lain kecuali berdamai dan menghormati hak bangsa Iran dan Revolusi Isla serta pendiriannya.
 
Respon Tegas Membalas Sanksi AS
 
Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional Abbas Araqchi juga bersumpah akan memberi "respons yang menentukan" karena langkah "bermusuhan" AS.
 
"Tindakan yang diambil Kongres AS dan undang-undang baru disahkan melawan Iran, Rusia, dan Korea Utara adalah tindakan bermusuhan yang terang-terangan terhadap Iran, yang akan mendapat tanggapan pasti," tegasnya.
 
Ucapannya keluar sehari usai DPR AS memberi suara 419-3 untuk sebuah undang-undang yang akan memberlakukan sanksi baru atas Iran, Rusia, dan Korut.
 
RUU harus disetujui Senat AS sebelum dikirim ke Gedung Putih untuk Presiden Donald Trump memveto atau menandatanganinya.
 
RUU menargetkan Korut dan Iran soal program rudal balistik serta Rusia mengenai dugaan campur tangan dalam pemilu AS 2016 dan reintegrasi Semenanjung Krimea di Laut Hitam.
 
Ketua DPR AS Paul Ryan mengatakan, RUU sanksi "mengunci musuh paling berbahaya kita agar rakyat Amerika aman."
 
RUU baru tersebut berupa sebuah "kesimpulan dari sanksi AS sebelumnya di bidang non-nuklir," kata Araqchi. Ditambahkan bahwa hal itu "dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan" kesepakatan nuklir 2015, yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).
 
Jadi, menurut Araqchi, RUU sanksi "tidak cocok dengan klausul JCPOA yang berbeda, di mana AS berkomitmen melaksanakan kesepakatan dengan niat baik dan dalam suasana yang konstruktif."
 
Araqchi berkata, Washington tidak punya pilihan lain, mengingat Badan Energi Atom Internasional telah mengonfirmasi kepatuhan Iran terhadap kesepakatan tersebut sebanyak tujuh kali.
 
Dia menekankan bahwa Iran "akan tetap sabar dan membuat keputusan praktis sesuai dengan tindakan AS."
 
JCPOA ditandatangani antara Iran dengan negara-negara AS, Rusia, China, Prancis, Inggris, dan Jerman -- pada Juli 2015 dan mulai berlaku Januari 2016.
 
Berdasarkan kesepakatan, yang kemudian disahkan melalui sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB, batas-batas diterapkan pada aktivitas nuklir Iran dengan timpalan antara lain penghapusan segala larangan terkait nuklir yang diberlakukan di Negeri Mullah.
 
Pemerintah Trump, berjalan sejak Januari 2017, satu tahun setelah JCPOA mulai berlaku. Sehingga mengenakan sanksi terhadap Iran berarti AS melanggar kesepakatan nuklir.



(FJR)