Bayar Gaji Pegawai Negeri, Arab Saudi Gunakan Kalender Masehi

Ilham wibowo    •    Selasa, 04 Oct 2016 04:28 WIB
arab saudi
Bayar Gaji Pegawai Negeri, Arab Saudi Gunakan Kalender Masehi
Raja Saudi Arabia Salman (Foto: AFP)

Metrotvnews.com, Riyadh: Pemerintah Arab Saudi diketahui telah menerapkan sistem kalender Gregorian atau Masehi setelah kerajaan itu menggunakan Kalender Islam (Hijriyah) sejak 1932. Perubahan dari kalender Hijriah ke Masehi terkait pembayaran gaji pegawai negeri yang telah diberlakukan sejak Sabtu 1 Oktober 2016.

Dilaporkan Al Arabiya, Senin (3/6/2016), langkah ini  terutama mencakup departemen pemerintah, yang pegawainya menerima gaji lebih kecil dibandingkan yang biasa mereka terima. Sebab,  Tahun Hijriyah 15 hari lebih singkat dibandingkan dengan Tahun Masehi.

Dengan pengadopsian sistem kalender Masehi ini, sistem penggajian pegawai negeri pun jadi sama dengan kebanyakan sistem penggajian di sektor swasta. Model penggajian ini membuat pegawai negeri kehilangan 11 hari kerja oleh sebab perbedaan jumlah hari antara kalender Hijriah dan Masehi. 

Perubahan ini adalah bagian dari sejumlah keputusan pemerintah yang bertalian dengan upaya penghematan keuangan. Pada pekan lalu pemerintah melakukan rapat kabinet yang dipimpin oleh Raja Salman bin Abdulaziz. Dalam rapat itu, kabinet memutuskan untuk menghemat sejumlah pengeluaran di sektor pelayanan publik. Termasuk di dalamnya, memotong gaji menteri sebesar 20 persen dan 15 persen gaji Dewan Syuro (Dewan Penasihat).

Paket penghematan ini juga termasuk pembatalan dan perubahan tunjangan dan insentif, seperti pembatalan bonus tahunan. Pemberian bonus, tunjangan, atau pembatalan, pengubahan, dan penangguhan fasilitas keuangan, kepada pegawai negeri, akan disesuaikan dengan kategorisasi mereka. Cuti tahunan bagi para menteri juga dikurangi, dari 42 hari menjadi 36 hari. 

Setidaknya ada 5 keputusan pemerintah yang mengubah kehidupan di Arab Saudi mulai tahun baru ini. Termasuk soal perubahan kalender dan pemotongan gaji tadi.

Mulai hari Minggu (2/10/2016), tarif visa single entry ke negara itu adalah 2.000 riyal atau sekitar USD533. Tapi bagi yang pertama kali berkunjung, termasuk yang menjalankan ibadah haji atau umrah, tak dikenakan visa.

Denda juga diterapkan bagi pelanggar lalu lintas. Pelanggaran pertama, mobil ditahan 15 hari dan denda 20.000 riyal. Pelanggaran kedua, mobil ditahan 30 hari dan denda 40.000 riyal. Jika masih membandel dan melanggar lagi untuk kali ketiga, mobil disita dan didenda 60.000 riyal serta ancaman pidana.


(Des)

BDF IX Berakhir, Demokrasi Masih Hadapi Banyak Tantangan

BDF IX Berakhir, Demokrasi Masih Hadapi Banyak Tantangan

22 hours Ago

Bali Democracy Forum (BDF) IX resmi ditutup. Sejak pertama kali diadakan pada 2008, tingkat keikutsertaan…

BERITA LAINNYA