Penangkapan 11 Pangeran, Langkah Awal Reformasi Arab Saudi

Eko Nordiansyah    •    Senin, 06 Nov 2017 05:00 WIB
arab saudi
Penangkapan 11 Pangeran, Langkah Awal Reformasi Arab Saudi
Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. (Foto: AFP/Fayez Nureldine).

Metrotvnews.com, Jakarta: Arab Saudi mengumumkan penangkapan sebelas pangeran, empat menteri dan sepuluh mantan pejabat kerajaan atas dugaan keterlibatan kasus korupsi. Penangkapan ini dinilai sebagai jalan panjang reformasi yang tengah dijalankan negara kaya minyak tersebut.

Direktur Pusat Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia (UI), Abdul Mutaali mengatakan, penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman adalah langkah yang harus diapresiasi. Dalam sistem keuangan, Saudi memang agak sulit membedakan uang rakyat dengan kerajaan.

"Karena hal itu pulalah, aturan perundang-undangan tidak secara tegas membuat segregasi itu. Ekonomi Arab Saudi saat ini yang masih 'sakit' perlu dipertanyakan. Ke mana saja hasil oli dan keuntungan dari transaksi pelaksanaan haji dan umrah?" ujar Abdul dalam keterangan yang diterima Metrotvnews.com, Jakarta, Minggu 5 November 2017.

Menurut dia, Mohammed bin Salman melakukan reformasi birokrasi dan penegakan hukum karena melihat ketimpangan antara hasil dan kenyataan ekonomi nasional. Ditangkapnya beberapa pangeran dan menteri sebetulnya menyiratkan pesan agar mereka lebih hati-hati dalam mengelola uang negara.
 
"Mohammed sedang melakukan testimoni legalitas dan kemampuannya sebagai calon Raja Saudi. Ia tidak ingin diremehkan sehingga tokoh sekaliber Alwaleed bin Talal, konglomerat terkaya, ikut ditangkap. Mohammed hendak membuktikan leadership-nya sekaligus mencari partner loyalis yang bisa diajak bersama dalam membangun Saudi baru," jelas dia.

(Baca juga: Arab Saudi Tangkap 11 Pangeran atas Tuduhan Korupsi)

Langkah ini dilakukan beberapa bulan setelah penandatangan kucuran dana dari IMF. Hal ini membuktikan bahwa rezim King Salman tidak mampu mengendalikan gurita bisnis para pangeran. Andaikan saja para pangeran yang menguasi banyak sumber keuangan bisa berkolaborasi dengan kerajaan, kemungkinan Pemerintah Salman tidak akan melakukan kontrak dengan IMF.

Dirinya menambahkan, Mohammed bin Salman adalah sejarah baru bagi Saudi dan membuat Saudi akan dipimpin oleh generasi ketiga Abdul Aziz, padahal masih ada pamannya. Dengan sendirinya hal ini akan menjadi dinamika baru di internal kerajaan.

Penegakan hukum yang dimotori Sang Putra Mahkota sulit tidak membangun konfrontasi terbuka. Gejolak akan muncul, namun Mohammed akan memenangkan 'pertandingan' ini. Pasalnya, konfrontasi ini tidak akan berujung pada disintegtasi nasional Saudi. Terlalu mahal harga yang dibayar jika sampai mengubah monarki Saudi. 

Terlepas itu semua, Mohammed mungkin akan membangun koalisinya sendiri. Bahkan sebelum melakukan reformasi ini, Mohammed sudah terlebih dahulu konsultasi dengan Amerika Serikat sehingga menjadi jaminan politis yang dipegang oleh Sang Putra Mahkota. 

"Kunci terakhir reformasi yang dibangun oleh Mohammed bin Salman akan berhasil jika didukung oleh lembaga ulama Saudi. Ulama tidak bisa dipandang sebelah mata, terlebih bagi Saudi. Sejarah mencatat, Keluarga Saud berhasil merdeka dari Ottoman karena menggandeng ulama," pungkasnya.




(HUS)