Kebuntuan PBB Tanggapi Kekerasan di Gaza

Fajar Nugraha    •    Jumat, 01 Jun 2018 19:10 WIB
pbbpalestina israel
Kebuntuan PBB Tanggapi Kekerasan di Gaza
Dewan Keamanan PBB tak mampu bertindak mengenai kekerasan di Gaza (Foto: AFP).

New York: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menemui jalan buntu tentang bagaimana cara menghadapi kekerasan yang terjadi di Gaza. Bahkan setelah utusan PBB memperingatkan bahwa krisis ini berpotensi menjadi perang.
 
Baca: AS akan Veto Resolusi PBB untuk Lindungi Palestina.
 
Utusan PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov, pekan ini memperingatkan DK PBB bahwa Gaza 'dekat dengan jurang perang' menyusul eskalasi serius antara Israel dan Palestina di daerah kantong Hamas.
 
Baku tembak pada hari Selasa dan memasuki hari Rabu dimulai dengan rentetan roket dan mortir ke Israel dari Gaza, yang mendorong Israel untuk menanggapi dengan serangan terhadap 65 lokasi milik Hamas di Jalur Gaza. Itu adalah serangan terburuk sejak perang 2014 di Gaza.
 
Ini yang memicu diajukannya resolusi mengenai perlindungan bagi warga Palestina. Namun Amerika Serikat (AS) menegaskan akan melakukan veto atas resolusi itu.
 
"Palestina mungkin akan berbalik ke Majelis Umum PBB untuk memenangkan dukungan untuk resolusi itu, jika pemungutan suara gagal di DK PBB seperti yang diharapkan," ujar seorang diplomat Palestina, seperti dikutip AFP, Jumat 1 Juni 2018.
 
Sebelumnya Dubes AS untuk PBB Nikki Haley menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump akan veto resolusi yang diajukan oleh Kuwait itu. Menurutnya resolusi tersebut berat sebelah.
 
"Resolusi menyerukan Israel untuk segera menghentikan tindakannya untuk membela diri, tetapi tidak menyebutkan tindakan agresif Hamas terhadap pasukan keamanan Israel dan warga sipil," kata Haley dalam sebuah pernyataan.
 
Dia juga menyampaikan peringatan keras kepada negara-negara Eropa dan anggota dewan lainnya yang memilih untuk memilih mendukung resolusi ini, akan memperjelas kurangnya kesiapan mereka sendiri untuk mengambil bagian dalam negosiasi antara Palestina dan Israel.
 
Sebuah rancangan resolusi membutuhkan sembilan suara untuk diadopsi dalam dewan beranggota 15 dan tidak ada veto dari lima anggota tetap termasuk, Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia dan Amerika Serikat.


(FJR)