Gereja DR Kongo Kecam Larangan Demo dengan Aksi Damai

Arpan Rahman    •    Minggu, 31 Dec 2017 22:00 WIB
dr kongo
Gereja DR Kongo Kecam Larangan Demo dengan Aksi Damai
Pengunjuk rasa mendesak Presiden DR Kongo Joseph Kabila mundur dari jabatannya. (Foto: BELGA/AFP / NICOLAS MAETERLINCK)

Kinshasa: Republik Demokratik Kongo berada di ambang kerusuhan pada Minggu 31 Desember 2017, setelah gereja Katolik ternama di sana menentang larangan protes dari pemerintah. Gereja menggelar "demonstrasi damai" untuk mendorong implementasi dari sebuah kesepakatan agar Presiden Joseph Kabila mundur dari jabatannya.

Kabila, yang didesak pedemo agar dia tidak melanjutkan kepemimpinannya ke periode ketiga, sudah berkuasa di DR Kongo sejak 2001. Ketika itu, dia menggantikan ayahnya yang meninggal dunia, Laurent Kabila.

Dia sempat menolak mundur pada akhir masa jabatan kedua dan terakhirnya pada Desember 2016.

Penolakan itu memicu protes dan bentrokan berdarah. Pemerintah pun merespons dengan melarang demonstrasi sejak September 2016. Namun beberapa orang tetap berunjuk rasa, kendati banyak yang berakhir dengan pertumpahan darah.

"Demonstrasi besok (Minggu) di DR Kongo bisa menjadi yang terbesar sejak tahun lalu," kata analis Jason Elmstearns, seorang pakar DR Kongo di Pusat Kerja Sama Internasional New York University.

"Semua partai oposisi besar, masyarakat sipil, gerakan pemuda, dan Gereja Katolik telah mendukung demonstrasi damai," tambah Stearns seperti disitat AFP, Minggu 31 Desember 2017.

Pemilu DR Kongo dijadwalkan berlangsung akhir tahun ini di bawah kesepakatan yang dimediasi gereja. Tujuan kesepakatan adalah menghindari lebih banyak kekerasan di DR Kongo, sebuah negara kaya mineral. 

DR Kongo belum pernah mengalami transisi kekuasaan yang damai sejak merdeka dari Belgia pada 1960.

Setelah ditunda beberapa kali, pemilu di DR Kongo dijadwalkan berlangsung 23 Desember tahun depan.


(WIL)