Pilihan Kurdi Untuk Merdeka Dibayangi 'Perang Saudara'

Arpan Rahman    •    Rabu, 11 Oct 2017 16:51 WIB
kurdi
Pilihan Kurdi Untuk Merdeka Dibayangi 'Perang Saudara'
Warga Kurdi yang ingin merdeka dari Irak (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, Baghdad: Pemerintahan Irak telah memperingatkan bahwa Irak di ambang perang saudara. Pasalnya wilayah otonom Kurdistan bersikeras untuk tidak membatalkan hasil referendum kemerdekaannya.
 
Warga Kurdi dengan suara bulat memilih "ya" untuk merdeka pada 25 September. Pilihan ini mendorong Baghdad, Iran, dan Turki mengancam untuk melakukan tindakan terkoordinasi, termasuk aksi militer, jika Kurdistan Irak tidak membatalkan hasilnya.
 
Presiden Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) Masoud Barzani baru-baru ini mengatakan bahwa warga Kurdi terbuka untuk berdialog. Dia menjelaskan, 'Tidak ada yang harus dipertimbangkan buat membatalkan hasil referendum.' Penjelasan itu dilaporkan kantor berita Rudaw, mengutip sebuah postingan Facebook dari seorang asisten senior kepada pemimpin KRG.
 
"Kami ingin mencapai kesepakatan mengenai tahap pascareferendum melalui dialog dan kesabaran," dengan Baghdad. Kutipan mengindikasikan suara Barzani dalam sebuah pertemuan akhir pekan lalu dengan pembicara parlemen Irak Salim al-Jabouri di Erbil, ibu kota Kurdistan.
 
Namun demikian, Rudaw mencatat, seperti dikutip Breitbart News, Rabu 11 Oktober 2017, "Pemerintah Irak dan parlemen sudah meminta pemerintah Kurdi agar membatalkan hasil pemungutan suara pertama. Sebelum perundingan dapat diadakan dalam kerangka konstitusi Irak."
 
Dalam sebuah wawancara dengan Associated Press pada Senin, Wakil Presiden Irak Ayad Allawi memperingatkan bahwa kegagalan Baghdad dan Erbil menyelesaikan ketegangan terkait referendum kemerdekaan dapat memicu sebuah "perang saudara". Khususnya atas kota Kirkuk yang diurus Kurdi, ibu kota provinsi dengan nama yang sama
 
Wapres Irak Allawi mendesak pemerintahnya, Presiden KRG Barzani, dan sebuah organisasi penaung berkantor di Baghdad yang ditopang milisi Syiah dukungan Iran. Supaya menemukan solusi atas ketidaksepakatan mereka mengenai provinsi Kirkuk yang disengketakan.
 
Baghdad dan Erbil sama-sama mengklaim kepemilikan provinsi yang dikendalikan KRG.
 
Dikenal sebagai Unit Mobilisasi Populer/Angkatan Bersenjata (PMU/PMF) dan Hashd al-Shaabi, milisi Syiah bersekutu Iran mengancam akan "membebaskan" Kirkuk dari "separatis" KRG sebagai tanggapan atas referendum kemerdekaan.
 
Wapres Allawi mencatat bahwa setiap upaya pasukan PMU yang bersekutu dengan Iran untuk menguasai kota Kirkuk akan "merusak semua kemungkinan menyatukan Irak". Selain membuka pintu munculnya "konflik kekerasan".
 
"Pemerintah mengklaim mereka mengendalikan Pasukan Mobilisasi Populer. Jika mereka melakukannya, mereka harus menahan diri, daripada melakukan semacam perang saudara. Dan harus ada pembatasan pada Masoud Barzani dan Peshmerga untuk tidak mengambil tindakan agresif menguasai daerah ini," kata Allawi.
 
PMU telah bentrok dengan tentara Peshmerga Kurdi di wilayah Kirkuk sebelum referendum kemerdekaan 25 September.
 
Iran mempertahankan pengaruh yang signifikan atas Baghdad yang dipimpin Syiah. Meskipun demikian, Wapres Irak dinilai sebagai satu dari beberapa pengkritik Iran di Baghdad.
 
Pada Senin, Allawi memperingatkan agar tidak membuka pintu bagi campur tangan dari negara lain pada urusan kemerdekaan Kurdi, menggemakan Perdana Menteri Kurdi Nechirvan Barzani.
 
Kurdistan Irak mengadakan referendum kemerdekaan, meskipun ada keberatan dari Amerika Serikat, Baghdad, dan hampir seluruh masyarakat internasional, kecuali Israel dan Rusia.
 
Negeri tetangga wilayah otonomi Kurdi Irak utara, yaitu Iran, Turki, dan Suriah, menentang sebuah negara Kurdistan Irak yang independen. Alasannya berupa kekhawatiran bahwa tindakan tersebut akan memicu separatisme di antara populasi Kurdi mereka juga.



(FJR)