Kemenlu RI Tak Pernah Klaim Bantuan ke Rakhine Hanya dari Pemerintah

Marcheilla Ariesta    •    Rabu, 06 Sep 2017 23:35 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingya
Kemenlu RI Tak Pernah Klaim Bantuan ke Rakhine Hanya dari Pemerintah
Pengungsi Rohingya di kamp Teknaf, Bangladesh. (Foto: AFP)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Luar Negeri menegaskan tidak pernah mengklaim bantuan yang diberikan kepada masyarakat Rakhine semata hanya dari jajaran pemerintah RI. Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Salman Al Farisi.

Pernyataan dilontarkan Salman lantaran banyaknya kicauan di media sosial yang mengatakan pemerintah mengklaim bantuan itu semata dari mereka, tidak mengatasnamakan masyarakat Indonesia.

"Pemerintah Indonesia tidak pernah mengklaim bantuan kemanusiaan untuk warga Rohingya di Rakhine semata dari pemerintah. Hal ini saya sampaikan karena di berbagai media sosial, kita dianggap bohong," ujar Salman, saat menemui Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di kantor Kemenlu, Jakarta, Rabu 6 September 2017.

Justru pemerintah Indonesia memfasilitasi dan menjembatani bantuan yang ingin diberikan masyarakat kepada etnis Rohingya di Myanmar. Pasalnya, memberikan bantuan kemanusiaan harus ada kerja sama baik juga antar kedua negara.

Pemerintah sebagai Fasilitator

"Kita memfasilitasi dan menghimpun berbagai kekuatan masyarakat untuk bantu mereka. Kita tahu persis hal itu makanya kita fasilitasi sehingga bantuan sampai ke masyarakat yang membutuhkan," imbuhnya.

Terdapat sebuah rumah sakit yang dibangun dengan kerja sama antara pemerintah dan Mer-C, Palang Merah Indonesia serta Walubi. Bantuan tersebut tidak akan bisa diberikan jika tidak ada kerja sama antara pemerintah dengan aliansi masyarakat.

Nantinya, Pemerintah Indonesia dan Myanmar akan bekerja sama secara teknik untuk peningkatan kapasitas para tenaga kesehatan. "Kemenlu sudah memiliki program untuk itu," ungkapnya.

Salman juga mengungkapkan Menlu Retno mendatangi satu per satu tokoh masyarakat, termasuk dari Muhammadiyah sebelum dia berkunjung ke Myanmar. Hal ini dilakukan untuk mendapat nasihat sebelum melakukan tugas kenegaraannya.

"Kita tidak bawa semata-mata kemauan sendiri, tetapi selalu berkonsultasi dengan masyarakat, dalam hal ini tokoh yang selama ini menyuarakan concern dan keprihatinan masyarakat," jelasnya.

Kepada Salman, para mahasiswa ini mempertanyakan apa yang dilakukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai berkunjung ke Myanmar dan bertemu Aung San Suu Kyi. Salman menjawab, Menlu Retno ke Myanmar menyampaikan pesan dari masyarakat Indonesia.

Pendekatan Inklusif

"Di Myanmar Menlu Retno tak hanya bertemu Aung San Suu Kyi, tetapi juga Panglima Tentara Myanmar, Penasihat Pemerintah Myanmar dan Menteri yang terkait dengan bantuan ke Rakhine State," seru Salman.

"Yang dibawa Bu Menlu merupakan pesan dari berbagai tokoh masyarakat, termasuk dari Muahmmadiyah, antara lain, pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan di Rakhine, harus memberi perlindungan kepada masyarakat di sana dan juga membuka akses kemanusiaan yang selama ini penting dilakukan untuk meringankan penderitaan saudara kita di sana," jelas Salman.

Selain itu, Indonesia juga mendesak pemerintah Myanmar untuk mengimplementasikan rekomendasi dari Ketua Komisi Rakhine State Kofi Annan.

Menlu Retno menegaskan Indonesia siap membantu Myanmar dalam mengimplementasi rekomendasi Kofi Annan. Menurutnya, yang dilakukan Indonesia saat ini adalah pendekatan inklusif.

 


(WIL)