PBB Segera Beri Suara untuk Sanksi Korut yang Lebih Berat

Arpan Rahman    •    Sabtu, 05 Aug 2017 13:21 WIB
korea utaranuklir korea utara
PBB Segera Beri Suara untuk Sanksi Korut yang Lebih Berat
DK PBB akan memutuskan bentuk sanksi baru terhadap Korea Utara (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, New York: Dewan Keamanan PBB (PBB) akan memberikan suara, pada Sabtu 5 Agustus, mengenai resolusi yang dirancang Amerika Serikat (AS) untuk menguatkan sanksi terhadap Korea Utara (Korut). 
 
Beberapa diplomat, Jumat, sebuah larangan diajukan demi ekspor tertentu yang dapat mencabut pendapatan tahunan Pyongyang sebesar USD1 miliar.
 
Setelah satu bulan perundingan, AS mencapai kesepakatan dengan China, mitra dagang utama Korut dan sekutunya. Mengenai langkah-langkah yang ditujukan demi meningkatkan tekanan pada Pyongyang buat menghentikan uji coba rudal dan nuklirnya.
 
 
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan memilih, pada pukul 3.00 sore Sabtu 5 Agustus waktu New York, AS atau Mingg 6 Agustus waktu Indonesia.
 
Rancangan resolusi tersebut menyerukan pelarangan semua ekspor bijih besi, besi, timbal, dan timah hitam serta ikan dan makanan laut oleh negara yang kekurangan uang, menurut naskah yang dilihat oleh AFP.
 
"Jika diimplementasikan semua negara, larangan itu meniadakan Pyongyang dari kira-kira sepertiga dari pendapatan ekspornya yang diperkirakan mencapai USD3 miliar per tahun," menurut seorang diplomat yang mengetahui perundingan tersebut, seperti dikutip AFP, Sabtu 5 Agustus 2017.
 
Diplomat tersebut, yang memberi tahu wartawan tentang isi rancangan. Ia berkata memiliki 'kepercayaan tinggi' bahwa China dan Rusia akan mendukung usulan sanksi.
 
Didukung sekutu-sekutu Eropanya, Jepang, dan Korsel, dan AS sudah memimpin tekanan di PBB untuk mendapatkan sanksi lebih keras menanggapi peluncuran rudal balistik antarbenua Korut pada 4 Juli.
 
Tes kedua pada 28 Juli lalu membuat kekhawatiran tentang upaya Pyongyang demi mengembangkan rudal yang mampu mencapai daratan AS.
 
Draf teks itu juga akan mencegah Korut meningkatkan jumlah pekerja yang dikirim ke luar negeri. Melarang semua usaha patungan baru dan melarang investasi baru di perusahaan gabungan saat ini.
 
"Korut dipersalahkan atas pengalihan sumber daya yang langka ke arah pengembangan senjata nuklir. Sejumlah program rudal balistik yang mahal," rancangan resolusi tersebut menyebutkan.
 
Draft baru ini menjadi seperangkat ketujuh sanksi PBB yang diberlakukan di Korut sejak kali pertama melakukan uji coba nuklir pada 2006. Namun gagal memaksa Pyongyang demi mengubah perilakunya.
 
Dua resolusi yang diadopsi tahun lalu, namun sudah memperkenalkan sanksi ekonomi dengan lebih banyak bagian. AS memberikan tekanan berat pada China, yang menyumbang 90 persen perdagangan dengan Korut, demi memberlakukan sanksi tersebut.
 
Tidak ada larangan minyak
 
Resolusi yang diusulkan akan menambahkan Bank Perdagangan Luar Negeri Korut, bank devisa utama, ke daftar hitam sanksi PBB, yang membekukan pembekuan aset.
 
Ini juga memperketat pembatasan perdagangan teknologi untuk mencegah Korut memperoleh barang-barang yang dapat digunakan program militernya.
 
Berdasarkan usulan, kapal-kapal Korea Utara yang tertangkap melanggar resolusi PBB akan dilarang memasuki pelabuhan di semua negara.
 
Rancangan resolusi tersebut tidak memberikan pengurangan pengiriman minyak ke Korut -- sebuah langkah yang akan menjadi pukulan serius bagi perekonomian.
 
 
Rusia, yang seperti China anggota dewan yang memegang hak veto. Telah memperingatkan bahwa pihaknya tidak akan mendukung sanksi, yang akan memperburuk krisis kemanusiaan Korut.
 
AS dan para sekutunya berpendapat bahwa sanksi yang lebih keras diperlukan memaksa Korut muncul di meja perundingan buat membahas penghentian program militernya.
 
China dan Rusia bersikeras bahwa sanksi saja tidak akan mengubah perilaku Pyongyang dan pembicaraan diperlukan mengatasi krisis.
 
Ketika perundingan di PBB memasuki batas akhir, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson menyatakan bahwa Washington tidak mencari perubahan rezim di Korut dan bersedia bicara dengan Pyongyang.

 

 
(FJR)