Halangi Kedaulatan Negara, Korut Kecam Sanksi dari PBB

Sonya Michaella    •    Senin, 07 Aug 2017 14:45 WIB
dk pbbnuklir korea utara
Halangi Kedaulatan Negara, Korut Kecam Sanksi dari PBB
Peluncuran misil antarbenua Korut pada 29 Juli 2017. (Foto: AFP/KCNA)

Metrotvnews.com, Pyongyang: Pemerintah Korea Utara (Korut) mengutuk pemberian sanksi terbaru oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menanggapi program misil balistiknya.

"Kami tidak akan melakukan negosiasi mengenai senjata nuklir, sementara kami terus diancam oleh Amerika Serikat," sebut pernyataan dari Korut, menurut kantor berita negara tersebut, KCNA, Senin 7 Agustus 2017.

Korut menyebut, sanksi yang diberikan pada akhir pekan itu adalah "kekerasan dan menghalangi kedaulatan negara".

"Kami tidak akan pernah mengambil langkah mundur dari penguatan kekuatan misil kami," lanjut pernyataan itu.

Kemarin, Dewan Keamanan PBB secara bulat mengadopsi resolusi yang diusulkan AS untuk meningkatkan serangkaian sanksi terhadap Korea Utara. 

Salah satu sanksi dalam resolusi itu adalah larangan ekspor yang bertujuan mengurangi pendapatan tahunan Korut hingga USD1 miliar atau setara Rp13,3 triliun. 

Peningkatan sanksi merupakan kali pertama dalam skala sebesar ini terhadap Korut sejak Donald Trump menjadi Presiden AS.

Resolusi DK PBB ini akan melarang semua ekspor batu bara, besi dan biji besi, timbal dan bijih timbal, serta beragam jenis ikan. Pelarangan ini akan mengurangi pendapatan Korut dari bidang ekspor yang nilainya sekitar USD3 miliar per tahun. 

Serangkaian sanksi terbaru ini mendapat dukungan dari Tiongkok dan Rusia, dua sekutu utama Korut. 

Selain pelarangan ekspor, resolusi DK PBB juga mencegah Korut meningkatkan jumlah pekerja yang biasa dikirim ke luar negeri untuk menambah pendapatan negara.

Sanksi juga melarang semua usaha patungan dan investasi baru di perusahaan-perusahaan gabungan Korut serta menambah sembilan pejabat Korut serta empat entitas ke daftar hitam. 

 


(WIL)