Simkim, Sistem Paspor Baru untuk Perwakilan Indonesia di Luar Negeri

Sonya Michaella    •    Selasa, 03 May 2016 20:50 WIB
paspor
Simkim, Sistem Paspor Baru untuk Perwakilan Indonesia di Luar Negeri
Ilustrasi paspor (Foto: Wordpress)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengadakan pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri.

Pertemuan ini membahas tentang sistem paspor baru bernama Simkim yang diperkenalkan oleh Menkumham yang diterbitkan harus dengan aspek securitasnya.

"Kami bertiga berkoordinasi bagaimana Simkim diterapkan untuk kedutaan kita di luar negeri. Dalam pelaksanaannya itu ada beberapa hambatan, dalam artian kalau dulu manual bisa tiga jam dalam satu hari, nah dengan sistem yang tersentralisir demi keamanan dan sebagainya itu membutuhkan waktu lebih panjang," ungkap Menlu Retno di Kementerian Luar Negeri RI, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Selasa (3/5/2016).

"Oleh karena itu kami bertiga bicara bagaimana kami mengatasi satu pihak tetap menjamin keamanan tapi ada juga upaya mempersingkat waktu saat menunggu dan antri," lanjutnya.

Ia juga mengungkapkan sistem ini sudah berjalan selama dua tahun dan sudah ada 14 perwakilan Indonesia di luar negeri yang memakai sistem tersebut. "Di titik di mana banyak WNI kita yang pasti dan kami akan tambah terus di perwakilan lainnya," imbuh Menlu Retno.

Menkumham Yasonna Laoly juga mengatakan bahwa mereka bertiga sedang mengkoordinasikan bagaimana sistem ini bekerja dengan baik sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

"Sekarang kan ada masalah TKI ya di Hong Kong di mana kita mau selesaikan permasalahan itu tentang perpanjangan paspor mereka, bagaimana menyelesaikan secara cepat. Nah, kami sepakat menyelesaikan itu dalam waktu deka," ujarnya.

"Solusinya, kami akan mengirim tambahan orang, mesin terpaksa harus minta izin pemerintah Malaysia karena kita minta tambah tenaga. Permasalahan di beberapa tempat akan kita selesaikan secara baik. Kita koordinasikan dengan baik saja," tambah Yasonna.

Sementara itu, Menaker Hanif Dhakiri menambahkan bahwa perubahan sistem memang menjadi kebutuhan tapi jangan sampai pelaksanaannya terkesan lambat.

"Seperti di Hong Kong ada dampak dengan pelaksanaan sistem baru ini, misal ada TKI yang perubahan nama oleh perusahaannya dengan sistem baru, maka ada perbedaan. Sehingga ada implikasi tertentu yang harus dicarikan solusi termasuk bekerja sama dengan otoritas negara setempat," ungkap Hanif.

Menlu Retno kembali menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tentu ingin melindungi dan memberi proteksi pada WNI di luar negeri dengan adanya sistem baru.



(WIL)