Jakarta: Indonesia menyayangkan keputusan Parlemen Eropa yang melarang penggunaan minyak kelapa sawit sebagai biofuel berkelanjutan pada 2020. Nantinya, Indonesia akan dilarang mengekspor minyak sawit ke benua Eropa.
Kekecewaan disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada Menlu Italia Angelino Alfano.
"Kelapa sawit adalah hal yang penting bagi kepentingan nasional Indonesia, dan kelapa sawit tidak dapat diabaikan bagi kepentingan ekonomi sosial bangsa," ungkapnya dalam pernyataan pers bersama dengan Menlu Italia Angelino Alfano, di Gedung Kemenlu, Jakarta, Rabu 7 Februari 2018.
Menlu Retno menuturkan Indonesia telah melakukan pendekatan yang cukup seimbang antara pembangunan ekonomi dan isu lingkungan.
"Italia adalah mitra terbesar ketiga ekspor kelapa sawit Indonesia ke Eropa, sehingga kelapa sawit Indonesia juga memiliki kontribusi dalam ekonomi Italia," jelasnya.
"Karena itu, Indonesia meminta perhatian pemerintah Italia atas diskusi Parlemen Dewan dan Komisi Eropa," lanjut dia.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menuturkan keputusan Uni Eropa dalam melarang minyak sawit sebagai biofuel berkelanjutan perlu dilihat diambil dari aspek mana. Arrmanatha menyebut, Indonesia telah mengambil sejumlah langkah untuk memproduksi minyak sawit secara berkelanjutan.
Baca: Alasan Uni Eropa Larang Impor Minyak Sawit Indonesia Dinilai Tidak Objektif
"Ada banyak penelitian yang menyatakan bahwa minyak kelapa sawit yang diproduksi tidak kalah berkelanjutan dibanding produk-produk lain, seperti dari bunga matahari," terangnya.
Karenanya, Arrmanatha menjelaskan, saat pembicaraan Parlemen, Dewan dan Komisi Uni Eropa dilakukan, Menlu Retno langsung mengajak berbagai menteri di Uni Eropa untuk berdiskusi.
"Bu Menlu langsung menghubungi berbagai menteri, termasuk Perwakilan Tertinggi untuk urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa Federica Mogherini, Menlu Italia, Menlu Prancis dan Menlu Belanda," serunya.
Dalam kunjungannya ke Jakarta bulan lalu, Duta Besar untuk Lingkungan dari Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis Xavier Sticker mengatakan negaranya tidak mendiskriminasi kelapa sawit.
(WIL)
Jokowi: Peremajaan Kelapa Sawit di Indonesia Terlambat
Presiden Joko Widodo meresmikan program replanting atau peremajaan sawit rakyat di Provinsi Riau. Program peremajaan sawit rakyat…
Presiden Joko Widodo dijadwalkan meresmikan program peremajaan sawit rakyat di Rokan Hilir.
Perkebunan memberikan target yang tinggi sebanyak 1.200-1.500 kilogram per hari tanpa memberlakukan lembur.
Selama ini, tenaga jutaan buruh diforsir untuk memproduksi sawit akibat target tinggi atau 1.200-1.500 kilogram per hari.
Menko Luhut Kunker ke Uni Eropa Bahas Ancaman Boikot Kelapa Sawit
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kunjungan kerja ke Brussel, Belgia, untuk membahas diskriminasi produk turunan…
Kekurangan vitamin D meningkatkan risiko penyakit berbahaya yang dapat berakibat fatal.
Pada umumnya orang tahu manfaat kalsium untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Lebih dari itu, kalsium…
Menteri Keuangan Malaysia Lim Guang Eng mendesak mantan Perdana Menteri Najib Razak untuk menjelaskan dana yang hilang dari 1 Malaysia…
Kapal USS Higgins dan USS Antietam berlayar dekat Paracel Islands.
Ini merupakan kunjungan balasan PM Modi kepada Jokowi.
Nakasone bersinar bersama Ronald Reagan dan Margaret Thatcher di era 1980-an.
Utang Malaysia saat ini mencapai 1 triliun ringgit atau setara Rp3,5 kuadriliun.
Kim mengekspresikan "tekad kuat" bahwa pertemuan di Singapura akan tetap berlangsung sesuai rencana awal.
Dubes Umar memberikan garansi kepada WNI bahw tidak akan ada pungli di KBRI Seoul.
Seoul mengaku sedang mengamati perkembangan situasi dengan seksama.
Sejumlah pakar menilai situs ini memang sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi.
Taiwan bersikeras tidak akan bersatu lagi dengan Tiongkok.
99 warga Hindu Rakhine tewas dan hilang pada Agustus 2017 yang disebabkan pembantaian ARSA.
