RI Sampaikan Kekecewaan soal Minyak Sawit kepada Italia

Marcheilla Ariesta    •    Rabu, 07 Feb 2018 19:13 WIB
minyak sawit
RI Sampaikan Kekecewaan soal Minyak Sawit kepada Italia
Menlu Retno Marsudi (kanan) berjabat tangan dengan Menlu Italia Angelino Alfano di Kemenlu RI, Jakarta, Rabu 7 Februari 2018. (Foto: Marcheilla Ariesta)

Jakarta: Indonesia menyayangkan keputusan Parlemen Eropa yang melarang penggunaan minyak kelapa sawit sebagai biofuel berkelanjutan pada 2020. Nantinya, Indonesia akan dilarang mengekspor minyak sawit ke benua Eropa.

Kekecewaan disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada Menlu Italia Angelino Alfano.

"Kelapa sawit adalah hal yang penting bagi kepentingan nasional Indonesia, dan kelapa sawit tidak dapat diabaikan bagi kepentingan ekonomi sosial bangsa," ungkapnya dalam pernyataan pers bersama dengan Menlu Italia Angelino Alfano, di Gedung Kemenlu, Jakarta, Rabu 7 Februari 2018.

Menlu Retno menuturkan Indonesia telah melakukan pendekatan yang cukup seimbang antara pembangunan ekonomi dan isu lingkungan.

"Italia adalah mitra terbesar ketiga ekspor kelapa sawit Indonesia ke Eropa, sehingga kelapa sawit Indonesia juga memiliki kontribusi dalam ekonomi Italia," jelasnya.

"Karena itu, Indonesia meminta perhatian pemerintah Italia atas diskusi Parlemen Dewan dan Komisi Eropa," lanjut dia.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menuturkan keputusan Uni Eropa dalam melarang minyak sawit sebagai biofuel berkelanjutan perlu dilihat diambil dari aspek mana. Arrmanatha menyebut, Indonesia telah mengambil sejumlah langkah untuk memproduksi minyak sawit secara berkelanjutan.

Baca: Alasan Uni Eropa Larang Impor Minyak Sawit Indonesia Dinilai Tidak Objektif

"Ada banyak penelitian yang menyatakan bahwa minyak kelapa sawit yang diproduksi tidak kalah berkelanjutan dibanding produk-produk lain, seperti dari bunga matahari," terangnya.

Karenanya, Arrmanatha menjelaskan, saat pembicaraan Parlemen, Dewan dan Komisi Uni Eropa dilakukan, Menlu Retno langsung mengajak berbagai menteri di Uni Eropa untuk berdiskusi.

"Bu Menlu langsung menghubungi berbagai menteri, termasuk Perwakilan Tertinggi untuk urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa Federica Mogherini, Menlu Italia, Menlu Prancis dan Menlu Belanda," serunya.

Dalam kunjungannya ke Jakarta bulan lalu, Duta Besar untuk Lingkungan dari Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis Xavier Sticker mengatakan negaranya tidak mendiskriminasi kelapa sawit.


(WIL)