Pemerintah Dicurigai Terlibat Sistem Perdagangan Manusia

Marcheilla Ariesta    •    Jumat, 15 Dec 2017 14:03 WIB
perdagangan manusia
Pemerintah Dicurigai Terlibat Sistem Perdagangan Manusia
Diskusi 'Kampanye 70 Tahun Universal Declaration of Human Rights di kantor PBB di Jakarta (Foto: Marcheilla Ariesta).

Jakarta: Angka kasus perdagangan manusia masih tinggi, karenanya, menurut UNODC Country Manager untuk Indonesia, Collie Brown, pemerintah perlu dicurigai terlibat dalam sistem ini. Pasalnya, kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selalu berhasil melewati hukum.
 
"Ada indikasi keterlibatan pemerintah dalam sistem perdagangan manusia, karena TPPO itu selalu berhasil menembus hukum," ujarnya saat ditemui dalam 'Kampanye 70 Tahun Universal Declaration of Human Rights di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)' di Jakarta, Jumat 15 Desember 2017.
 
Melewati hukum yang dimaksud adalah pemalsuan dokumen yang hanya dikeluarkan pemerintah, seperti halnya paspor.
 
Namun, Direktur Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, Bambang Iriana Djajaatmadja menuturkan bahwa pemerintah justru terus berupaya mengentaskan masalah TPPO ini. Terlihat dari banyaknya undang-undang yang dikeluarkan pemerintah.
 
"Indonesia berupaya keras memberantas tindak perdagangan orang ini, terbukti dari dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," kata dia.
 
Karenanya, menurut Bambang, adalah kepentingan semua pihak untuk mencegah terjadinya TPPO. 
 
Dari data Kementerian Hukum dan HAM, hingga Juni 2017, jumlah korban TPPO di Indonesia mencapai 6.400 orang. Kebanyakan mereka terjerumus karena diimingi pekerjaan ke luar negeri.



(FJR)

Myanmar Sepakat Terima 1.500 Rohingya Setiap Pekan

Myanmar Sepakat Terima 1.500 Rohingya Setiap Pekan

20 hours Ago

Myanmar menyanggupi akan menyediakan tempat penampungan sementara bagi Rohingya yang kembali.

BERITA LAINNYA