Menlu AS ke Myanmar Tekan Suu Kyi Atasi Krisis di Rakhine

Marcheilla Ariesta    •    Rabu, 15 Nov 2017 15:04 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingya
Menlu AS ke Myanmar Tekan Suu Kyi Atasi Krisis di Rakhine
Menlu AS Rex Tillerson tekan Aug San Suu Kyi dan militer Myanmar terkait situasi di Rakhine (Foto: AFP).

Naypyidaw: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson tiba di ibu kota Myanmar, Naypyidaw. Kedatangannya untuk menekan pemimpin sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi dan kepala militer atas krisis yang terjadi di Rakhine.

Tiba pada Rabu, 15 November 2017, Tillerson bertemu dengan panglima militer Min Aung Hlaing. Dalam pertemuan itu, dia akan mendesak untuk menghentikan kekerasan di wilayah itu.

Menurutnya, tindakannya tersebut akan aman bagi warga etnis Rohingya untuk kembali. Tak hanya itu, dia juga meminta agar penyelidikan yang kredibel dilakukan terhadap pelanggaran tersebut.

Seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri AS, menyebutkan hal itu, jelang kunjungan Tillerson.

"Kami pikir Myanmar telah membuat banyak kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, dan kami tidak ingin melihat kemajuan itu berbalik karena respons yang tidak memadai dan lambat terhadap krisis seperti ini," ujar pejabat tersebut kepada AFP.

Usai bertemu dengan panglima militer, Tillerson dijadwalkan akan berjumpa dengan Aung San Suu Kyi. Washington mengatakan Suu Kyi memiliki peran penting dalam menangani krisis tersebut, namun berhati-hati untuk memfokuskan serangan pada militer.

Di bawah konstitusi era junta Myanmar, militer masih mengendalikan ebberapa kementerian, terutama kementerian keamanan, termasuk di dalamnya perbatasan dan pertahanan. Mereka juga mempertahankan hak veto secara de facto pada setiap perubahan konstitusional.

(Baca: Myanmar Sampaikan 3 Respons Mengenai Rakhine dalam KTT ASEAN-PBB).

AS merupakan sekutu utama dalam transisi demokrasi yang akhirnya menyebabkan Suu Kyi mulai menjabat pada 2016. Hal ini mengakhiri 50 tahun peraturan junta yang brutal.

Kedatangan Tillerson terjadi usai militer membebaskan diri dari setiap pelanggaran dalam probe internal yang diterbitkan pada Senin lalu. Mereka membantah militer telah membunuh warga sipil, memperkosa wanita dan menggunakan kekuatan berlebihan di Rakhine.


(FJR)