Kemenlu Pastikan Tidak Ada Kerja Paksa WNI di Taiwan

Sonya Michaella    •    Kamis, 10 Jan 2019 16:11 WIB
pendidikantaiwan
Kemenlu Pastikan Tidak Ada Kerja Paksa WNI di Taiwan
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu RI Lalu Muhamad Iqbal. (Foto: Marcheilla Ariesta/Medcom.id).

Jakarta: Kementerian Luar Negeri telah mengirimkan tim ke delapan universitas yang berada di Taiwan. Delapan universitas ini diduga melakukan kerja paksa terhadap mahasiswa-mahasiswi asal Indonesia.

Baca juga: Taiwan Akui Ada Agen Ilegal Tarik Mahasiswa Indonesia.

“Kami sudah kirim tim dan didampingi otoritas setempat. Sejauh ini kami tidak menemukan indikasi kerja paksa,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu RI Lalu Muhamad Iqbal, kepada Medcom.id, Kamis 10 Januari 2019.

Menurut Iqbal, bagi mahasiswa dan mahasiswi yang melanjutkan studi di Taiwan memang ada mekanisme yang terkait dengan berbagai pihak, misalnya dengan Kemenristekdikti, Provinsi Babel dan yayasan. Mekanisme ini tidak datang dari satu pintu.

“Tata kelola masih jelek. Objektif bagusnya adalah otoritas Taiwan ingin bantu mereka yang kurang beruntung untuk kuliah mandiri, dengan skema kuliah sambil kerja. Jadi bisa bayar kuliah dari penghasilan kerja,” ujar Iqbal lagi.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa asal Indonesia yang saat ini sedang menimba ilmu di Universitas Hsing Wu menolak pemberitaan sejumlah media massa nasional di Indonesia yang memberitakan adanya kerja paksa dari sejumlah universitas di Taiwan.

Mereka mengaku, tidak ada kerja paksa yang dilakukan dari universitas kami dan tidak ada makanan mengandung babi yang disajikan dari tempat mereka magang atau kerja paruh waktu.

Baca juga: Pekerjakan Siswa Asing, Taiwan Akan Beri Sanksi Kampus.

Pernyataan yang dikeluarkan dari Universitas Hsin Wu, disebutkan kerja paruh waktu dan magang tercatat dalam absensi kehadiran dan mereka menerima slip gaji yang diketahui universitas.

Para mahasiswa tersebut mengaku senang melakukan kerja magang karena dapat menambah pengalaman kerja dan juga pendapatan tambahan.

Peraturan di Taiwan menyebutkan mahasiswa baru tak melakukan pelanggaran dalam bekerja paruh waktu selama liburan musim panas dan musim dingin, di tahun pertama mereka di Taiwan. Mereka diperbolehkan bekerja tidak lebih dari 20 jam per minggu.


(FJR)