Diancam Akan Dibunuh, Kelompok HAM Kecam Presiden Duterte

Marcheilla Ariesta    •    Kamis, 17 Aug 2017 17:39 WIB
filipina
Diancam Akan Dibunuh, Kelompok HAM Kecam Presiden Duterte
Pengedar narkoba yang tewas di tangan pihak keamanan Filipina (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, New York: Pemerhati hak asasi manusia (HAM) melaporkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte lantaran memerintahkan polisi untuk menembak aktivis HAM yang menghalangi dia memerangi narkoba.
 
 
Duterte diminta untuk segera menarik pernyataannya. Jika tidak, dia akan diselidiki lantaran kemungkinan menghasut kekerasan terhadap pendukung hak asasi manusia.
 
"Dia harus segera menarik pernyataannya. Jika dia tak melakukannya, Duterte akan diselidiki karena menghasut untuk melakukan tindak kekerasan kepada pegiat hak," ujar kelompok advokasi yang berbasis di New York, seperti dilansir dari laman The Guardian, Kamis, 17 Agustus 2017.
 
Direktur organisasi wakil Asia, Phelim Kine menyebutkan ancaman tersebut seperti melukis target di punggung orang yang berani bekerja melindungi hak dan menjunjung martabat waarga Filipina.
 
"Duterte harus segera mencabut ucapan tercelanya sebelum lebih banyak lagi darah bercucuran di tangannya," tegas Kine.
 
Di malam paling berdarah setelah setahun pemerintahannya, Dutertte menuturkan dia akan menyelidiki pembela hak asasi manusia yang mengkritiknya dan memerintahkan petugas keamanan untuk membunuh mereka.
 
"Suatu hari nanti, jika Anda (polisi) adalah kelompok hak asasi manusia, saya akan menyelidiki Anda. Jika mereka menghalangi keadilan, Anda harus menembak mereka. Sehingga mereka bisa benar-benar melihat apa itu hak asasi manusia," ujar Duterte.
 
Polisi Filipina menewaskan 32 orang dalam serangkaian penggerebekan di dekat Manila pada Senin malam. Ini merupakan bagian dari operasi yang bertujuan untuk mengejutkan para pengedar narkoba.
 
 
Duterte mengatakan bahwa dia menyetujui adanya "serangan besar-besaran" dan meminta pertumpahan darah lebih banyak lagi.
 
"Ayo bunuh lagi 32 orang setiap hari. Mungkin kita bisa mengurangi apa yang terjadi di negeri ini," tukasnya.
 
Hal ini tentu saja mendapat banyak kecaman, terutama dari para pegiat hak asasi di sana.



(FJR)