Menlu Retno Minta Daftar Kebutuhan Bantuan Kemanusiaan ke Myanmar

Marcheilla Ariesta    •    Selasa, 12 Sep 2017 18:32 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingya
Menlu Retno Minta Daftar Kebutuhan Bantuan Kemanusiaan ke Myanmar
Menlu L.P Marsudi menanyakan kebutuhan kemanusiaan yang diperlukan oleh pengungsi Rakhine kepada Dubes Myanmar (Foto: Sonya Michaella/Metrotvnews.com).

Metrotvnews.com, Jakarta: Pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L.P Marsudi dan Duta Besar Myanmar Ei Ei Khin Aye, membahas isu bantuan kemanusiaan ke wilayah Rakhine di Myanmar. Menlu Retno menuturkan dirinya meminta daftar kebutuhan untuk bantuan kemanusiaan.
 
 
"Saya tadi berkomunikasi dengan Presiden ICRC (Palang Merah Internasional) dan confirm itu sudah ada. Dengan demikian saya sampaikan tolong berikan list (daftar) barang-barang yang dibutuhkan saat ini," jelasnya, saat ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa 12 September 2017.
 
"Tadi saya sampaikan ke dubes (Myanmar) kalau bisa segera berikan listnya ke kita, agar apa yang kita sampaikan ini sesuai dengan kebutuhan, kalau tidak, manfaatnya tidak maksimal," imbuhnya.
 
Menlu Retno mengatakan mekanisme daftar barang kebutuhan para pengungsi merupakan hal yang sama dengan yang dilakukan ke pemerintah Bangladesh. Pasalnya, warga etnis Rohingya yang menjadi korban kekerasan banyak yang menyeberang ke Bangladesh untuk mencari perlindungan.
 
Daftar kebutuhan pengungsi etnis Rohingya di Bangladesh berhasil diperoleh lantaran kerja sama yang dilakukan oleh Duta Besar RI untuk Dhaka, Rina Soemarno dengan pemerintah setempat.
 
"Ini adalah hal yang sama dengan yang kita sampaikan di Bangladesh. Pembicaraan dengan pemerintah Bangladesh melalui dubes kita di Dhaka sudah dapat list barang-barang yang dibutuhkan saat ini dan Insya Allah besok bantuan dikirimkan ke Bangladesh," serunya.
 
 
Menlu Retno menuturkan antuasiasme masyarakat, organisasi masyarakat, pengusaha dan pemerintah daerah untuk membantu para warga etnis Rohingya sangat besar. Karenanya, hingga saat ini Kementerian Luar Negeri mencoba menampung semua bantuan tersebut. Presiden Joko Widodo juga sudah mendapat laporan mengenai hal itu.
 
Menlu Retno juga menyampaikan kepada Dubes Myanmar bahwa negara tersebut perlu menyampaikan kepada dunia bahwa mereka telah membuat kemajuan. Salah satu contohnya adalah dengan membuka akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine.
 
Hal ini, ujar Menlu Retno, perlu ditunjukkan ke masyarakat internasional sehingga mereka tahu bahwa Pemerintah Myanmar peduli dan melakukan kemajuan di negaranya sendiri.
 
Peran Indonesia
 
Awal pekan lalu, Menlu Retno bertemu dengan pemimpin de facto Myanmar Daw Aung San Suu Kyi di Naypyitaw. Dalam pertemuan tersebut Menlu Retno menyampaikan keprihatinan dan amanah dari masyarakat Indonesia atas krisis kemanusiaan di Rakhine State.
 
Menlu Retno juga menyampaikan usulan formula 4+1 dalam mengatasi situasi di Rakhine. (Baca: Bertemu Suu Kyi, Menlu RI Sampaikan Empat Usulan Indonesia).
 
Empat usulan itu pertama mengenai perdamaian dan keamanan, kedua perlindungan maksimum, menahan diri dan tanpa kekerasan, ketiga perlindungan tanpa memandang etnis dan agama, serta akses penyaluran bantuan kemanusiaan," ujar Menlu Retno.
 
Retno menambahkan selain empat usulan tersebut, satu lainnya adalah implementasi laporan Kofi Annan, Ketua Komisi Penasihat Negara Bagian Rakhine yang ditunjuk Pemerintah Myanmar sendiri. Menurut Retno, Suu Kyi menanggapi positif usulan dengan formula 4+1 yang disampaikan Indonesia.
 
Sementara itu, Retno mengakui dia dan Suu Kyi membicarakan hal yang lebih detail mengenai akses bantuan kemanusiaan ke Negara Bagian Rakhine.
 
Terkait krisis ini, Menlu Retno mengaku akan menghubungi koleganya para menlu ASEAN untuk membicarakan bantuan kemanusiaan.

 

 
(FJR)