Papua Terbuka untuk Kunjungan Dewan HAM PBB

Jakarta: Polemik undangan Pemerintah Indonesia untuk Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke Papua ditanggapi jelas oleh pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia. Papua terbuka untuk Dewan HAM PBB.

Sebelumnya Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Swiss Hasan Kleib mengecam sikap staf Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB yang mengatur sendiri jadwal kunjungan ke Papua. 

Komisaris Tinggi HAM PBB Zeid Raad Al-Hussein, pada 18 Juni, mengatakan bahwa undangan dari Indonesia untuk mengunjungi Papua pada Februari lalu belum terpenuhi. Dubes Hasan membenarkan bahwa ada undangan dari Indonesia untuk Zeid secara pribadi untuk mengunjungi Papua dan Papua Barat.

Kepada Medcom.id, Rabu 20 Juni 2018 Dubes Hasan mengatakan bahwa undangan ini dimaksudkan agar Zeid mendapatkan informasi langsung tentang peningkatan HAM yang berkelanjutan serta berbagai tantangan yang ada.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menilai kunjungan ini harus dilihat aspeknya. “Jika aspeknya murni terkait melihat mekanisme bagaimana kita sistem melaksanakan penegakkan HAM itu hal lain. Tapi kita lihat juga aspek lainnya, apakah ada aspek politisnya, aspek keamanan dan lain-lain. Itu yang harus dilihat secara keseluruhan,” ujar Arrmanatha.

“Sementara yang disampaikan adalah undangan. undangan adalah kesedian suatu pemerintah. Kalau ada orang atau pihak yang maksa untuk diundang apakah itu dilihat masih bentuk undangan, harus dilihat aspek itunya juga,” tegas Arrmanatha

Selama ini sudah banyak komisioner PBB datang ke Indonesia termasuk komisioner untuk  masalah food security, kesehatan Kedatangannya pun ke Papua juga. 

“Jelas kita terbuka. Apakah harus terus terima permintaan tim HAM untuk datang? ya kita harus liat meritnya (manfaatnya) juga,” sebut Arrmanatha 

“Satu kunjungan itu butuh persiapan di sini, dalam konteks pemerintah daerah yang dikunjungi. Jadi tidak bisa langsung datang. Tidak bisa undang sekarang,  besok dateng butuh persiapan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Arrmanatha undangan itu diberikan sesuai dengan kesiapan pemerintah. Dalam konteks kesiapan dalam negeri, koordinasi di pusat dan daerah. “Saya tekankan bahwa sudah beberapa kali kunjungan dari komsioner HAM PBB ke Indonesia. Hampir setiap tahun, bukan sesuatu hal yang baru,” tegas Arrmanatha. 


(WAH)