Kacaunya Penegakan HAM di Korea Utara

Sonya Michaella    •    Senin, 28 Nov 2016 19:30 WIB
korea utaraindonesia-korsel
Kacaunya Penegakan HAM di Korea Utara
Dubes Korsel untuk Indonesia Cho Tae-young (tengah) di Lotte Shopping Avenue, Jakarta, 28 November 2016. (Foto: MTVN/Sonya Michaella)

Metrotvnews.com, Jakarta: Duta Besar Korea Selatan (Korsel), Cho Tae-young, mengatakan keadaan terkait kebebasan hak asasi manusia di Korea Utara (Korut) sangat memprihatinkan.

"Bahkan untuk memilih pekerjaan yang mereka (warga Korut) inginkan saja tidak bisa. Mereka harus menuruti pemimpinnya," ucap Dubes Cho ketika ditemui usai pemutaran film dokumenter tentang HAM di Korut berjudul Under the Sun, di Jakarta, Senin (28/11/2016).

Dubes Cho mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap apa yang dialami warga Korut. Ia pun mengajak seluruh warga Indonesia untuk menaruh perhatian kepada warga Korut.

"Hak asasi harus mereka miliki. Mereka sama seperti kita, sama-sama manusia. Mengapa harus ditekan seperti itu? Ini hal yang sangat tidak baik," ungkapnya lagi.

Menurut penuturan Dubes Cho, di Korut sendiri banyak berjejeran lebih dari 50 patung berwujud tiga generasi pemimpin Korut, yaitu Kim Il-sung, Kim Jong-il dan pemimpin Korut sekarang, Kim Jong-un.

Warga Korut pun diharuskan menyembah atau menghormati patung-patung tersebut di hari-hari atau perayaan tertentu, terutama jika hari ulang tahun ketiga pria ini tiba.


Kim Jong-un. (Foto: KCNA)

"Harusnya mereka menggunakan uang yang mereka dapatkan untuk membangun negara dan membangun ekonomi, bukan untuk membangun patung," ujar Dubes Cho lagi.

Selain sanksi akibat uji coba nuklir, Korut pun kini terancam diberikan sanksi HAM oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi HAM terkait pengiriman 110.000 hingga 120.000 pekerja asal Korut ke luar negeri, di mana uang yang mereka hasilkan harus disetor kepada rezim Kim.

Uang yang dihasilkan itu negeri kemudian digunakan untuk program nuklir Korut yang membahayakan dan meresahkan dunia internasional.

Misalnya saja para pekerja asal Korut tersebut bekerja selama 10 hingga 12 jam selama enam hari dalam sepekan, namun mereka harus mengirimkan sebesar 90 persen dari pendapatan mereka untuk rezim.

Sebagian besar pekerja dipaksa dikirim ke Tiongkok dan Rusia. Sebanyak 70.000 hingga 80.000 orang bekerja di pabrik industri di Tiongkok dan, sisanya di industri padat karya di Rusia.

Negara-negara lain yang didatangi para pekerja asal Korut tersebut adalah Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar dan Polandia, Malaysia, Libya, Oman, Algeria, Namibia, Ethiopia, Vietnam dan Belarusia.



(WIL)

BDF IX Berakhir, Demokrasi Masih Hadapi Banyak Tantangan

BDF IX Berakhir, Demokrasi Masih Hadapi Banyak Tantangan

1 day Ago

Bali Democracy Forum (BDF) IX resmi ditutup. Sejak pertama kali diadakan pada 2008, tingkat keikutsertaan…

BERITA LAINNYA