Filipina Batalkan Pembangunan Penampungan Nelayan di LCS

Sonya Michaella    •    Rabu, 08 Nov 2017 15:06 WIB
laut china selatan
Filipina Batalkan Pembangunan Penampungan Nelayan di LCS
Kawasan Laut China Selatan (Foto: AFP)

Metrotvnews.com, Manila: Presiden Filipina Rodrigo Duterte membatalkan rencana pembangunan tempat penampungan nelayan di sebuah gundukan pasir di Laut China Selatan yang disengketakan dengan Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunei.

Bulan Agustus lalu, militer Filipina telah membawa bahan atap bambu dan palem ke salah satu dari tiga gelang pasir yang ada di dekat klaim wilayah Filipina di Kepulauan Spratly yang diperebutkan.

"Kami coba menempatkan beberapa struktur di salah satu gundukan pasir tersebut. Presiden mengetahui hal ini dan memerintahkan untuk membatalkan pembangunan," kata Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana, dikutip dari AFP, 8 November 2017.

Lorenzana mengungkapkan, Menteri Luar Negeri Alan Peter Cayetano telah menasihati Duterte bahwa ada kesepakatan antara kedua negara untuk tidak membangun struktur baru di Laut China Selatan.

"Kami tidak menguasainya tapi beberapa nelayan kami ingin mendirikan tempat penampungan di sana. Mereka (Tiongkok) melihatnya dan mereka mengeluh, jadi kami harus mencabutnya," lanjut dia.

Gundukan pasir ini berupa singkapan seluas 500 meter persegi yang terletak 4,6 kilometer dari Pulau Thitu. Pulau Thitu sendiri terletak sekitar 26 kilometer dari salah satu pulau buatan Tiongkok. 

"Gundukan pasir sekarang kosong dan Manila tidak khawatir Beijing akan menempati lokasi itu secara bergantian," ungkap Lorenzana.

Filipina telah bertahun-tahun menjadi salah satu lawan terkuat di kawasan ini dan bersitegang dengan Tiongkok di Pengadilan Arbitrase Internasional. Putusan yang dikeluarkan tahun lalu membuktikan bahwa Tiongkok tidak berhak atas 90 persen Laut China Selatan.

Namun Filipina, di bawah Duterte, memutuskan untuk tidak menggunakan keputusan tersebut untuk menekan Tiongkok. Manila memilih untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tiongkok di bidang investasi.



(FJR)