Dua Dokumen Terkait Laut China Selatan Disepakati ASEAN-Tiongkok

Stela Nau    •    Rabu, 07 Sep 2016 20:45 WIB
ktt asean
Dua Dokumen Terkait Laut China Selatan Disepakati ASEAN-Tiongkok
Presiden Joko Widodo dan Menlu Retno Marsudi di KTT ASEAN di Laos (Foto: AFP)

Metrotvnews.com, Vientiane: Pertemuan antara kepala negara dan pemerintahan ASEAN dengan Tiongkok, menghasilkan dua dokumen terkait konflik Laut China Selatan.
 
Seperti diketahui, konflik ini melibatkan beberapa negara ASEAN seperti Filipina, Brunei Darusalam, Vietnam, Kamboja dengan Tiongkok yang mengklaim wilayah Laut China Selatan. Presiden Joko Widodo dalam pendapatnya menyebutkan bahwa ASEAN dan Tiongkok harus mampu memberikan kontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan. 
 
"Dan bagaimana cara mempeliharanya? Yaitu dengan menghormati adanya hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Sengketa harus diselesaikan secara damai kemudian sengketa dikomunikasikan secara penuh dan efektif dan Presiden juga menyinggung perlu disegerakannya negosiasi dan penyelesaian dari Code of Conduct (CoC) itu sendiri," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan kepada wartawan di Vientiane, Laos, Rabu (7/9/2016).


Menlu Retno Marsudi berikan keterangan kepada wartawan di Laos (Foto: Kemenlu RI)


 
Menlu pun menyebutkan bahwa sengketa harus diselesaikan secara damai kemudian sengketa dikomunikasikan secara penuh dan efektif. Presiden juga menyinggung perlu disegerakannya negosiasi dan penyelesaian dari Code of Conduct itu sendiri.
 
"Dalam konteks (KTT) ASEAN-Tiongkok tadi, juga pada pertemuan kali ini ada dua dokumen yang disetujui atau sebagai hasil dalam pertemuan. Dua dokumen yaitu pertama Joint statement on the observant of Quest South Cina Sea. Kemudian, yang kedua adalah guideline fot hotline communication among senior official of the minister of Foreign Affairs of ASEAN members countries and China and response to Maritime emergencies in implementation of the Sea," imbuh Menlu Retno.
 
Dua hasil pertemuan kali ini khusus mengenai hotline, karena ini terkait dengan hotline yang harus dimiliki oleh masing-masing Kementerian Luar Negeri. Apabila pada saat terjadi kondisi darurat maka sudah ada daftar kontak pihak-pihak  di masing-masing Kementerian Luar Negeri misalnya untuk Indonesia yang menjadi hotline service adalah Dirjen Kerja Sama ASEAN Kemenlu RI Jose Tavares. Sementara sebagai alternatenya adalah Direktur Politik dan Keamanan Ditjen Kerja Sama ASEAN Kemenlu RI, Chandra Yuda.
 
Hal tersebut adalah beberap hasil dari pertemuan ASEAN-Tiongkok kali ini. Diharapkan bahwa dengan adanya jalur komunikas hotline sudah jelas siapa daftar kontaknya, maka situasi di Laut China Selatan semakin kondusif.
 
Selain itu Menlu juga mengharapkan bahwa konflik di Laut China Selatan dapat diatasi dengan baik dan dapat dihindarkan terjadinya insiden-insiden yang tidak dikehendaki.
 
Hubungan dagang antara ASEAN dan Tiongkok juga menjadi perhatian utama. Selama ini diketahui bahwa Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar ASEAN. Nilai perdagangan ASEAN dengan Tiongkok mencapai USD364,4 miliar. Sementara untuk investasi Tiongkok menduduki peringkat keempat dengan nilai USD8,2 miliar.
 
"Pesan Presiden perdagangan harus bersifat seimbang dan saling menguntungkan. Nah, untuk menjaga momentum, untuk menjaga baiknya momentum kerja sama dan investasi, Presiden mengatakan perlu kita juga memperhatikan adanya perdamaian dan stabilitas," tutur Menlu.
 
Kemudian penting untuk memperhatikan keamanan di jalur perdagangan di jalur maritime. Presiden Joko Widodo menangkat kembali masalah jalur perdagangan di jalur maritim, karena perdagangan yang melalui jalur-jalur maritim di sekitar ASEAN nilainya lebih dari USD5 miliar.
 
Untuk itu, pengamanan di jalur ini juga harus ditingkatkan. Meningkatkan rasa saling percaya juga penting demi kemajuan dalam kerja sama maritim tersebut.

(FJR)