Korut Kecam Sanksi Baru PBB yang Diajukan oleh AS

Fajar Nugraha    •    Selasa, 12 Sep 2017 19:29 WIB
rudal korut
Korut Kecam Sanksi Baru PBB yang Diajukan oleh AS
Pemerintahan Kim Jong-Un aktif melakukan uji coba nuklir dan rudal (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, Jenewa: Korea Utara (Korut) mengecam sanksi terbaru yang diterapkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Sanksi tersebut diajukan oleh Amerika Serikat (AS).
 
Sanksi tersebut merupakan jawaban atas tes nuklir terbaru dari Korut. Atas sanksi ini, Korut pun mengancam balas dendam atas pengajuan dari sanksi.
 
"Tindakan baru dari Korut dipastikan akan membuat AS menderita, lebih dari segala penderitaan yang dialami dalam sejarah AS," ujar Duta Besar Korut di Jenewa, seperti dikutip AFP, Selasa 12 September 2017.
 
Enam sasaran utama dalam resolusi tersebut adalah menutup impor minyak Korut, melarang adanya ekspor tekstil, mengakhiri seluruh kontrak kerja di luar negeri, menekan upaya penyelundupan, menghentikan kerja sama Korut dengan negara lain dan memberi sanksi kepada perusahaan Korut.
 
 
Pelarangan ekspor tekstil, yang merupakan pendapatan kedua terbesar Korut setelah batu bara dan mineral lainnya. Selama ini, hampir 80 persen ekspor tekstil Korut masuk ke Tiongkok.
 
"Hari ini, kita mengatakan bahwa dunia tidak akan pernah menerima Korut yang memiliki senjata nuklir dan hari ini DK PBB mengatakan jika rezim Korut tidak menghentikan program nuklirnya, kita akan bertindak untuk menghentikannya," ujar Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley.
 
"Kami melakukan itu dengan menghambat usaha Korut untuk mendanai dan mendapat pasokan dana untuk program nuklirnya," lanjut dia, dikutip dari CNN.
 
AS adalah negara yang pertama kali mengeluarkan rancangan resolusi yang menyerukan pelarangan penuh ekspor minyak ke Korut serta pembekuan aset Kim Jong-un juga Partai Pekerja Korea.
 
Namun kemudian, AS mengajukan rancangan lain di mana embargo minyak penuh, pembekuan aset dan larangan perjalanan untuk Kim Jong-un.
 
"Ini adalah tindakan terkuat yang pernah diterapkan untuk Korut," tegas Haley lagi.
 
Awalnya, Tiongkok dan Rusia -sekutu Korut- skeptis atas usulan AS ini. Kendati demikian, Tiongkok menyatakan dukungannya untuk resolusi tersebut.



(FJR)