Duterte Ancam Penjarakan Warga yang Merokok di Tempat Umum

Willy Haryono    •    Jumat, 19 May 2017 16:12 WIB
filipina
Duterte Ancam Penjarakan Warga yang Merokok di Tempat Umum
Presiden Filipina Rodrigo Duterte di Davao, 16 Mei 2017. (Foto: AFP/MANMAN DEJETO)

Metrotvnews.com, Manila: Presiden Rodrigo Duterte telah menandatangani keputusan eksekutif yang melarang aktivitas merokok di ruang publik di seantero Filipina. 

Larangan ini, dengan ancaman hukuman penjara maksimal empat bulan dan denda 5.000 peso, berlaku bagi aktivitas merokok di dalam dan luar ruangan di area umum. 

Seperti dikutip Guardian, Jumat 19 Mei 2017, larangan ini merupakan tambahan dari aturan sebelumnya yang melarang iklan, promosi atau sponsor acara dari produk tembakau. Aturan tersebut menetapkan vonis penjara maksimal tiga tahun dengan denda 400 ribu peso.

Duterte pernah menjadi perokok berat. Dia akhirnya berhenti merokok setelah didiagnosis mengidap penyakit Buerger yang dapat menyebabkan penyempitan di pembuluh darah. 

Juru bicara Presiden Ernesto Abella mengatakan larangan ini adalah duplikasi dari aturan serupa yang diterapkan Duterte di kampung halamannya, Davao City, pada 2012. 

Semasa kampanye pemilihan umum presiden, Duterte berjanji bersikap lebih keras terhadap kriminal, koruptor dan pengedar serta pengguna narkotika. Ia juga bertekad mengurangi aktivitas buruk lainnya di tengah masyarakat, seperti merokok dan berjudi. 

Institut Tembakau Filipina belum dapat dimintai komentar terhadap aturan terbaru. Saat ini terdapat delapan perusahaan besar di Filipina yang memproduksi rokok. 

Menurut perintah eksekutif yang ditandatangani Duterte, area khusus merokok akan dibuat dengan ukuran tidak lebih besar dari 10 meter per segi. Ruangan ini juga harus berada sedikitnya 10 meter dari pintu masuk atau keluar sebuah bangunan. 

Pasukan penegak aturan anti-merokok ini nantinya akan dibentuk di sejumlah wilayah Filipina. 

Larangan merokok juga meliputi "vaping" atau menghisap rokok elektronik.


(WIL)

Etnis Rohingya Masih Diperlakukan tak Adil

Etnis Rohingya Masih Diperlakukan tak Adil

9 hours Ago

Jika Pemerintah Myanmar ternyata tidak konkret dalam menjalankan usulan Pemerintah Indonesia, pihaknya…

BERITA LAINNYA