Korsel Enggan Runding Ulang Isu 'Wanita Penghibur' dengan Jepang

Arpan Rahman    •    Selasa, 09 Jan 2018 21:05 WIB
jepang-korsel
Korsel Enggan Runding Ulang Isu 'Wanita Penghibur' dengan Jepang
Pameran instalasi di Seoul, Korea Selatan mengenai 'wanita penghibur' di masa perang (Foto: AFP).

Seoul: Korea Selatan (Korsel) mengatakan, pada Selasa 9 Januari 2018, bahwa pihaknya tidak akan berusaha untuk menegosiasikan kembali kesepakatan 2015 dengan Jepang. Isi kesepakatan bertujuan untuk menyelesaikan isu sensitif 'wanita pemuas kebutuhan seksual' yang dipaksa bekerja di bordil Jepang selama masa perang.
 
Jepang dan Korsel, yang memiliki sejarah pahit soal kolonisasi Jepang pada 1910-45, menjadi inti upaya global demi mengendalikan program nuklir dan rudal Korea Utara (Korut).
 
Korut sudah meningkatkan uji coba rudal dan nuklirnya, yang menentang tekanan dari Amerika Serikat (AS), sekutu utama Jepang dan Korsel, dan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).
 
Korsel mengumumkan keputusannya, meski muncul kesimpulan akhir bulan lalu oleh panel publik-swasta, yang ditunjuk Kementerian Luar Negeri di Seoul, bahwa kesepakatan 2015 telah gagal memenuhi kebutuhan perempuan.
 
Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga berkata menjelang pengumuman bahwa kesepakatan tersebut dilakukan sesudah perundingan formal dan disahkan oleh para pemimpin kedua negara. Dia menyerukan agar kesepakatan tersebut diberlakukan.
 
Menteri Luar Negeri Korsel Kang Kyung-yang mengatakan bahwa tidak dapat dipungkiri kedua pemerintah secara formal mencapai penyelesaian. Di mana Jepang meminta maaf kepada korban dan memberikan dana sebesar 1 miliar yen atau sekitar Rp118,2 miliar guna menyantuni mereka.
 
"Seoul akan menyisihkan anggaran tersendiri buat menambah dana tersebut dan berkonsultasi dengan Tokyo mengenai apa yang harus dilakukan dengan uang senilai 1 miliar yen yang telah diberikannya," kata Kang.
 
"Kesepakatan tahun 2015, gagal mencerminkan pendapat dari para korban, tidak dapat menjadi solusi nyata untuk masalah kenyamanan perempuan", Kang mengatakan pada sebuah konferensi pers.
 
"Pemerintah kita tidak akan menuntut negosiasi ulang, namun berharap Jepang akan menerima kebenaran sebagaimana adanya, sesuai dengan standar internasional, dan melanjutkan upaya membantu korban mendapatkan kembali kehormatan dan martabat serta menyembuhkan luka di dalam hati mereka," katanya, seperti dikutip Channel News Asia, Selasa 9 Januari 2018.
 
Para korban menginginkan Jepang mengambil tanggung jawab hukum dan memberikan kompensasi.
 
Sementara dirinya telah berjanji hendak mengulang kesepakatan 2015 menyangkut kampanye, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan setelah menjabat pada Mei bahwa dia akan bekerja untuk "menormalisasi" hubungan dengan Jepang.
 
Tokyo memperingatkan bahwa setiap upaya buat merevisi pakta tersebut dapat merusak hubungan. "Sikap negara kita jelas bahwa kesepakatan antara Jepang dan Korsel dilakukan setelah perundingan, menteri luar negeri dari kedua negara sepakat, dan kemudian, para pemimpin dari kedua negara mengkonfirmasi," pungkas Suga.



(FJR)

Myanmar Sepakat Terima 1.500 Rohingya Setiap Pekan

Myanmar Sepakat Terima 1.500 Rohingya Setiap Pekan

4 hours Ago

Myanmar menyanggupi akan menyediakan tempat penampungan sementara bagi Rohingya yang kembali.

BERITA LAINNYA