Poster Anti-Presiden Tiongkok Bertebaran di Universitas Penjuru Dunia

Marcheilla Ariesta    •    Senin, 12 Mar 2018 19:12 WIB
tiongkok
Poster Anti-Presiden Tiongkok Bertebaran di Universitas Penjuru Dunia
Poster Anti Xi Jinping bertebaran di universitas penjuru dunia. (Foto: AFP).

Canberra: Parlemen Tiongkok telah membuka jalan bagi Xi Jinping menuju kekuasaan seumur hidup. Namun, tak semua orang menerima hal tersebut.

Dalam beberapa hari terakhir, poster 'Anti-Xi' yang ditulis dalam bahasa Mandarin dan Inggris muncul di beberapa universitas Barat. Tulisan di poster tersebut, antara lain 'Xi Bukan Presiden Saya' dan 'Saya Tidak Setuju'.

Kritik terhadap keputusan Tiongkok untuk menghapus batas presiden selama dua periode banyak mendapat tentangan. Namun, Parlemen, Kongres Rakyat Nasional dan banyak lainnya sudah menyetujui amandemen konstitusi negara mengenai penghapusan batas masa jabatan.

Poster Anti-Xi muncul pertama kali beberapa pekan lalu di Amerika Serikat (AS), dan kemudian merebak ke beberapa negara, termasuk Inggris, Prancis, Belanda, Australia dan Kanada.

Akun Twitter @StopXiJinping dibuat oleh para pemrotes. Seseorang yang mengoperasikan akun tersebut, mengatakan kepada BBC, bahwa akun itu dijalankan juga oleh mahasiswa dan lulusan Tiongkok yang tinggal di luar negeri.

"Kami berbicara karena kami benar-benar percaya bahwa warga Tiongkok, di luar negeri atau di rumah memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat yang bebas dari rasa takut," kata pengelola akun itu, seperti dilansir dari laman BBC, Senin 12 Maret 2018.

Ungkapan 'bukan presiden saya' sebenarnya pernah dipakai oleh para mahasiswa AS untuk menentang kebijakan Trump.

Parlemen Tiongkok meloloskan serangkaian amandemen konstitusi negara, termasuk yang menghapus batas waktu kepemimpinan seorang presiden. Hal ini memungkinkan Xi Jinping menjadi presiden untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. 

Berdasarkan hasil voting ini, disaksikan sejumlah awak media di Great Hall of the People di Beijing, Minggu 11 Maret 2018, serangkaian amandemen diloloskan dengan dukungan dari sebagian besar 3.000 anggota parlemen.


(WIL)