Duterte Bungkam atas Tuduhan Perintah Pembunuhan

Arpan Rahman    •    Sabtu, 17 Sep 2016 14:56 WIB
filipina
Duterte Bungkam atas Tuduhan Perintah Pembunuhan
Presiden Filipina Rodrigo Duterte (Foto: AFP)

Metrotvnews, Manila: Presiden Rodrigo Duterte mengabaikan tuduhan dari seorang pembunuh bayaran yang mengaku bahwa dirinyaa memerintahkan pembunuhan sekitar seribu tersangka kriminal dan lawan-lawan politiknya saat masih jadi Wali Kota Davao.
 
Pada Jumat (16/9/2016), Duterte tidak mengatakan sepatah kata pun tentang tuduhan yang dilemparkan kepadanya oleh Edgar Matobato dalam kesaksian di Senat pada hari Kamis.
 
Kepala penasihat hukum Duterte, Salvador Panelo, menyatakan, tidak ada alasan bagi Presiden untuk menanggapi pernyataan dari "saksi yang melakukan sumpah palsu." Panelo berkata, Duterte tidak menanggapi tuduhan Matobato karena "kebohongannya begitu nyata."
 
"Ketika Anda mengamati proses yang jelas tak berguna, Anda tidak akan lagi mau berkomentar. Orang-orang yang menyaksikan akan mengambil kesimpulan bahwa saksi ini adalah saksi yang bersumpah palsu sehingga tidak ada alasan untuk berkomentar," kata Panelo kepada wartawan, seperti dikutip Inquirer.


Edgar Matobato dalam kesaksian di Senat (Foto: AFP)

 
Pernyataan resmi dari Istana Malacañang tentang tuduhan Matobato muncul dari Menteri Kehakiman Vitaliano Aguirre II. 
 
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan kemarin, Aguirre meremehkan kesaksian Matobato, menggambarkannya sebagai "penuh kepalsuan dan bohong."Senat buang-buang waktu berharga dengan mendengarkan Matobato," kata Aguirre.
 
"Itu bukan pemeriksaan mengenai pembunuhan di luar hukum, itu adalah kebohongan di luar hukum," tegasnya.
 
Sementara disitat dari Deutsche Welle, permohonan untuk penyelidikan internasional datang pada Jumat (16/9/2016). Sehari setelah Edgar Matobato, 57, mengatakan kepada sebuah panel sidang senat yang menyelidiki kampanye Duterte melawan narkoba. Pada 1990-an, Matobato mengaku melihat Duterte -- yang saat itu menjabat walikota Davao -- menembak mati seorang pria dan memerintahkan pembunuhan.
 
Kelompok pemantau HAM, Human Rights Watch (HRW), berbasis di New York meminta Manila mengundang PBB untuk menyelidiki tuduhan itu. 
 
"Presiden Duterte tidak dapat diharapkan untuk menyelidiki sendiri, sehingga sangat penting PBB dipanggil untuk memimpin upaya tersebut," ucap Direktur HRW Asia Brad Adams dalam sebuah pernyataan. 
 
"Jika tidak, Filipina mungkin tidak pernah tahu kalau presiden bertanggung jawab langsung atas pembunuhan di luar hukum," imbuhnya. 

(FJR)