10 Ribu PNS Turki Dipecat terkait Kudeta Militer

Riyan Ferdianto    •    Minggu, 30 Oct 2016 20:46 WIB
kudeta turki
10 Ribu PNS Turki Dipecat terkait Kudeta Militer
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (kanan) dan Presiden Rusia Vladimir Putin saat bertemu di Saint Petersburg, 5 September 2013. AFP/ERIC FEFERBERG

Metrotvnews.com Turki: Pemerintah Turki telah memecat lebih dari 10.000 pegawai negeri sipil (PNS). Mereka diduga kuat terkait dengan Fethullah Gulen, aktor yang diduga berada di balik kudeta militer terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan. 

Seperti dilansir Reuters, Minggu, (30/10/2016), pemecatan tersebut sudah didasarkan pada aturan situasi darurat yang dikeluarkan belum lama ini. Orang-orang yang diberhentikan memiliki profesi sebagai akademisi, guru, dan petugas kesehatan.

Berdasarkan peraturan terbaru, proses pemilihan rektor di universitas juga telah dihapuskan. Dengan demikian, Presiden Erdogan akan memilih secara langsung rektor berdasarkan nominasi dari Dewan Pendidikan Tinggi (YOK). 

Pemerintah Turki secara resmi telah menangkap lebih dari 37 ribu orang dan memberhentikan atau menangguhkan 100 ribu orang yang berprofesi sebagai PNS, hakim, jaksa, dan polisi. Kebijakan ini merupakan bagian dari tindakan keras untuk membasmi jaringan dan kelompok yang terkait dengan Fethullah Gulen.  



Pascakudeta militer, Presiden Erdogan langsung memberlakukan keadaan darurat pada Juli. Situasi ini kemudian diperpanjang tiga bulan sampai Januari. 

Pemerintah Turki membutuhkan waktu lebih untuk menghadapi ancaman yang datang dari kelompok Gulen dan militan Kurdi. Selain itu, sebanyak 160 media telah ditutup.

Tindakan keras dan otoriter yang diterapkan Pemerintah Turki membuat kelompok hak asasi manusia (HAM) dan sekutu Turki di Barat menjadi khawatir. Presiden Erdogan dianggap dapat menggunakan situasi ini untuk menghilangkan kelompok yang kontra dengan pemerintah. 


(OGI)

Myanmar Sepakat Terima 1.500 Rohingya Setiap Pekan

Myanmar Sepakat Terima 1.500 Rohingya Setiap Pekan

20 hours Ago

Myanmar menyanggupi akan menyediakan tempat penampungan sementara bagi Rohingya yang kembali.

BERITA LAINNYA