Dubes AS: UU Penistaan Agama Ancam Kebebasan Berpendapat

Sonya Michaella    •    Rabu, 10 May 2017 16:30 WIB
indonesia-as
Dubes AS: UU Penistaan Agama Ancam Kebebasan Berpendapat
Dubes AS untuk Indonesia Joseph R. Donovan, di Wisma Antara, Jakarta, Rabu 10 Mei 2017. (Foto: MTVN/Sonya Michaella)

Metrotvnews.com, Jakarta: Vonis dua tahun penjara bagi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat sorotan komunitas global, termasuk dari Amerika Serikat (AS). 

AS heran mengapa mengutarakan pendapat atau opini mengenai agama tertentu akan menjadi sesuatu yang ilegal.

"Kami yakin bahwa undang-undang penistaan agama di negara mana pun hanya akan mengancam kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat serta kebebasan berekspresi dan juga kebebasan pers," kata Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R. Donovan, di Wisma Antara, Jakarta, Rabu 10 Mei 2017.

Dubes Donovan juga menegaskan kebebasan beragama dan mengutarakan pendapat merupakan fondasi berdirinya AS sebagai negara demokrasi.

"Kami memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk warga negara Amerika untuk mengutarakan pendapat dan opini, juga dalam memeluk agama apapun," tegas Dubes Donovan.

Di samping itu, Negeri Paman Sam sangat menghormati dan memuji komitmen Indonesia dalam hal toleransi. AS juga mendukung pemimpin negara dan pemuka agama apapun untuk bersuara lantang menentang tindakan-tindakan intoleran.

Ahok dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 156a KUHP mengenai penodaan agama. Putusan itu lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan Ahok dipidana satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. 

Jaksa menilai, Ahok hanya melanggar Pasal 156 KUHP sedangkan dakwaan melanggar Pasal 156a KUHP tidak terbukti. Ahok menyatakan akan mengajukan banding atas putusan hakim. Sementara itu, jaksa penuntut umum belum memutuskan langkah apa pun.

 


(WIL)