Jepang Sebut Kekuatan Misil Korut Makin Meningkat

Sonya Michaella    •    Selasa, 08 Aug 2017 18:12 WIB
korea utaranuklir korea utara
Jepang Sebut Kekuatan Misil Korut Makin Meningkat
Korut kembali uji coba rudal balistik antar benua (Foto: KCNA).

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Pertahanan Jepang mengklaim bahwa program misil balistik Korea Utara (Korut) kini memasuki 'perkembangan terbaru'.
 
Jepang mengakui sedang mengawasi secara dekat perkembangan misil balistik Negara Komunis tersebut. Apalagi adanya sejarah Korut yang menculik warga Jepang untuk dijadikan mata-mata.
 
Menteri Pertahanan Jepang yang baru, Itsunori Onodera mengatakan, ditelisik dari laporan-laporan yang lalu, perkembangan program misil balistik Korut memang semakin meningkat.
 
"Bisa dibayangkan, dari waktu ke waktu, risikonya akan meningkat untuk program misil balistik dengan hulu ledak nuklir yang bisa menjangkau negara kita," ungkap Onodera yang kembali menduduki posisi Menhan sejak pekan lalu ini.
 
Beberapa kali Pyongyang menembakkan misil balistiknya, kebanyakan hulu ledak misil mereka jatuh di Laut Jepang. Hal ini tentu membuat Tokyo geram.
 
Onodera juga sempat menyinggung soal sekutu Korut, Tiongkok, mengenai Laut China Timur. Jepang juga mengulangi kekhawatirannya tentang upaya Tiongkok untuk memperluas pengaruh militer dan klaim teritorialnya, terutama di perairan sekitar Jepang.
 
Tokyo telah lama mengeluh tentang pengiriman rutin kapal-kapal penjaga pantai Beijing ke perairan teritorial Jepang yang mengelilingi pulau-pulau yang disengketakan yaitu Laut China Timur.
 
Jepang mengklaim pulau-pulau di Laut China Timur sebagai Pulau Senkaku miliknya, sementara Tiongkok mengklaim pulau-pulau tersebut sebagai Diaoyu.
 
"Mengenai Tiongkok, kami sangat prihatin dengan dampaknya terhadap lingkungan keamanan regional dan global karena terus membuat pernyataan sepihak dan tanpa kompromi yang tidak sesuai dengan tatanan internasional yang ada," jelas Onodera.
 
Sanksi PBB untuk Korut
 
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menjatuhkan sanksi baru terhadap Korea Utara (Korut). 
 
Salah satu sanksi dalam resolusi itu adalah larangan ekspor yang bertujuan mengurangi pendapatan tahunan Korut hingga USD1 miliar atau setara Rp13,3 triliun. 
 
 
Sabtu 5 Agustus 2017, peningkatan sanksi merupakan kali pertama dalam skala sebesar ini terhadap Korut sejak Donald Trump menjadi Presiden AS.
 
Resolusi DK PBB ini akan melarang semua ekspor batu bara, besi dan biji besi, timbal dan bijih timbal, serta beragam jenis ikan. Pelarangan ini akan mengurangi pendapatan Korut dari bidang ekspor yang nilainya sekitar USD3 miliar per tahun. 
 
Korut kecam sanksi baru
 
Korut pun mengutuk pemberian sanksi terbaru oleh DK PBB untuk menanggapi program misil balistiknya.
 
 
Pemerintahan Kim Jong-Un itu, menegaskan tidak akan melakukan negosiasi mengenai senjata nuklir, sementara kami terus diancam oleh Amerika Serikat.
 
Korut menyebut, sanksi yang diberikan pada akhir pekan itu adalah "kekerasan dan menghalangi kedaulatan negara". Mereka menegaskan tidak akan pernah mengambil langkah mundur dari penguatan kekuatan misil kami.

 

 
(FJR)