WNI Dibunuh di Suriah Proses Hukum Terhadap Tersangka Tetap Lanjut

Fajar Nugraha    •    Kamis, 30 Nov 2017 13:16 WIB
perlindungan wni
WNI Dibunuh di Suriah Proses Hukum Terhadap Tersangka Tetap Lanjut
Ilustrasi: Metrotvnews.com

Damaskus: Seorang warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban pembunuhan di Damaskus, Suriah. Meski tersangka memberikan santunan, Pemerintah Indonesia akan melanjutkan proses hukum.
 
WNI yang diketahui dengan inisial TSA, meninggal dunia setelah ditusuk oleh majikannya pada 31 Juli 2017 di Damaskus. Tersangka pembunuhan TSA adalah istri majikan tempat TSA bekerja di sebuah rumah di daerah Midan, Damaskus.
 
"Polisi sektor Midan telah menangkap dan menahan tersangka serta melimpahkan berkas kasus tersebut ke pengadilan setempat," pernyataan KBRI Damaskus, dalam keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Kamis 30 November 2017.
 
"Meskipun keluarga tersangka telah menyerahkan sejumlah uang santunan kepada keluarga korban,  namun Kementerian Luar Negeri, melalui KBRI Damaskus, tetap meminta pengadilan setempat untuk melanjutkan proses hukum karena pembunuhan dilakukan dengan sangat keji," imbuh pernyataan tersebut. 
 
Ada alasan tepat mengapa proses hukum tetap dilanjutkan. Selama ini korban adalah tulang punggung keluarga dan masih memiliki dua anak yang masih bersekolah.
 
Kementerian Luar Negeri telah memberikan uang santunan yang diterima dari keluarga tersangka kepada keluarga korban pada 31 Oktober 2017. Mewakili Kemenlu, Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Lalu Muhamad Iqbal, berpesan kepada suami almarhumah TSA agar santunan tersebut dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif, terutama untuk pendidikan kedua anak mereka. 
 
Sebelumnya, Kemlu dan BNP2TKI juga telah memulangkan jenazah TSA ke kampung halamannya di Serang pada 7 September 2017.
 
Pemberian santunan adalah salah satu hasil upaya yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri untuk mengembalikan hak-hak finansial WNI di luar negeri. Sepanjang 2017, Kemlu melalui Perwakilan RI telah berhasil mengembalikan 120 milyar rupiah hak-hak WNI, khususnya pekerja migran di luar negeri. Upaya financial remedy tersebut diharapkan dapat meringankan penderitaan para pekerja migran dan keluarganya.



(FJR)