Negara-Negara Barat Khawatir atas Kekerasan di Myanmar

Arpan Rahman    •    Kamis, 24 Nov 2016 18:33 WIB
konflik myanmar
Negara-Negara Barat Khawatir atas Kekerasan di Myanmar
Anak-anak Rohingya berada di tempat pengungsian di Bangladesh, 23 November 2016. (Foto: AFP/MUNIR UZ ZAMAN)

Metrotvnews.com, New York: Negara-negara Barat semakin khawatir mengenai sikap pemerintahan Aung San Suu Kyi dalam menangani aksi kekerasan di Rakhine, Myanmar.

Utusan Amerika Serikat (AS) untuk PBB secara pribadi memperingatkan sesama diplomat bahwa negara itu tidak bisa menangani krisis sendirian.

Kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar, membuat ratusan Muslim Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh di tengah tuduhan pelanggaran oleh pasukan keamanan. Insiden ini menjadi ujian terbesar pemerintahan selama delapan bulan Suu Kyi.

Samantha Power, Dubes AS untuk PBB, mengutarakan rasa kuatir pada pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB, yang diadakan atas permintaan AS di markas PBB di New York, Kamis pekan lalu, menurut para diplomat.

"Antusiasme awal dari masyarakat internasional untuk membiarkan Myanmar menjalankan reformasinya sendiri tampaknya menjadi berbahaya pada tahap ini," kata Power dalam pertemuan itu, menurut dua diplomat yang menjelaskan diskusi tersebut. 

Suu Kyi pun menjawab sehari berikutnya. Ia berkata dalam pertemuan dengan sejumlah diplomat di ibukota Myanmar, Naypyitaw, bahwa negaranya sedang diperlakukan tidak adil, menurut berbagai sumber. 

Berbagai sumber itu menambahkan, bagaimanapun, Myanmar juga telah berkomitmen memulihkan akses bantuan dan meluncurkan penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak asasi, poin-poin penting yang telah menekan mereka.

Dilansir Daily Mail dari Reuters, Kamis (24/11/2016), hadiah Nobel Perdamaian bagi Suu Kyi selama bertahun-tahun telah dirayakan di Barat. Ia memainkan peran sebagai kampiun demokrasi selama bertahun-tahun kekuasaan militer dan disekap dalam tahanan rumah. Pemilihan umum dimenangkannya tahun lalu melalui reformasi yang secara luas telah dipuji.

Tapi krisis saat ini, pertumpahan darah paling serius di Rakhine sejak ratusan jiwa tewas dalam bentrokan komunal pada 2012, telah memicu kecaman internasional bahwa dia sudah berbuat amat sedikit demi meringankan penderitaan minoritas Rohingya, yang ditolak kewarganegaraan dan akses mereka atas berbagai layanan dasar.

Reuters mewawancarai sekitar selusin diplomat dan para pekerja bantuan. Mereka telah menggambarkan berbagai diskusi yang semula tidak dilaporkan di Myanmar dan New York secara anonim.


Samantha Power. (Foto: AFP)

Tuduhan Pelanggaran

Pasukan tentara telah dikerahkan ke daerah di sepanjang perbatasan Myanmar dengan Bangladesh, menanggapi serangan terkoordinasi pada tiga pos perbatasan pada 9 Oktober yang menewaskan sembilan polisi.

Militer Myanmar dan pemerintah menolak tuduhan oleh warga dan kelompok-kelompok hak asasi bahwa tentara telah memperkosa para wanita Rohingya, membakar rumah-rumah, dan membunuhi warga sipil selama operasi militer di Rakhine.

Juru bicara presiden Zaw Htay mengatakan Myanmar akan "merilis berita yang benar segera" demi mencegah penyebaran informasi yang salah.

"Masyarakat internasional salah mengerti kami karena para pelobi Rohingya menyebarkan berita palsu," katanya. "Tidak ada seorang pun di dunia menerima kabar tentang serangan terhadap pasukan keamanan, pembunuhan, dan penjarahan senjata."

Pada pertemuan New York, pekan lalu, Power kembali menuntut Washington untuk membuka kantor OHCHR, badan hak asasi manusia PBB, di Myanmar.

Power juga memperingatkan bahwa selama bertahun-tahun tercabutnya hak untuk memilih mungkin telah memicu radikalisasi beberapa elemen masyarakat Rohingya. Seraya menggambarkan pertemuan Dewan Keamanan PBB sebagai "momen pencegahan yang klasik."

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Nicole Thompson menolak mengomentari apa yang dikatakan di pertemuan tertutup 17 November.

"Kami tetap prihatin dengan laporan kekerasan yang sedang berlangsung dan pelarian di utara negara bagian Rakhine," kata Thompson.

"Kami terus mendesak pemerintah Myanmar untuk menunjukkan sesuatu yang dapat dipercaya, penyelidikan independen terhadap insiden di negara bagian Rakhine, dan memperbarui permintaan kami untuk membuka akses media."

Inggris juga menyatakan keprihatinan pada pertemuan tersebut, seperti dikatakan para diplomat, seperti halnya Malaysia, yang menyuarakan kekhawatiran bahwa kekerasan bisa mendorong krisis regional migrasi baru.

Menggarisbawahi ketegangan diplomatik, pihak Malaysia berkata, pada Rabu, mempertimbangkan untuk menarik diri dari turnamen sepakbola Asia Tenggara di mana Myanmar jadi salah satu tuan rumah sebagai protes atas penanganan krisis.

Perwakilan Mesir mengaku amat khawatir dengan laporan radikalisasi di Rohingya.

Suu Kyi "Marah" 


Aung San Suu Kyi. (Foto: AFP)

Suu Kyi "marah" pada pertemuan dengan diplomat dari PBB, AS, Inggris, Uni Eropa, dan Denmark di Naypyitaw, Jumat 18 November, menurut sumber-sumber yang dikutip. Ia menuduh masyarakat internasional jelas terfokus pada satu sisi konflik, tanpa "memiliki informasi nyata."

Para diplomat dan para pekerja bantuan mengatakan, pertemuan difokuskan pada dimulainya kembali uluran bantuan ke Rakhine utara, di mana pasokan makanan dan obat-obatan bagi 150.000 penduduk telah ditangguhkan selama lebih dari 40 hari saat militer mengepung daerah ini.

PBB mengatakan, bantuan sangat dibutuhkan untuk lebih dari 3.000 anak-anak bergizi buruk yang mungkin akan mati tanpa pertolongan.

Suu Kyi menyiratkan "indikasi positif" buat menolong masyarakat mendapat bantuan pangan, seperti kata para diplomat, tetapi sampai Rabu 23 November, bantuan belum diulurkan.

Para diplomat di Myanmar mengatakan, mereka diam-diam berusaha membujuk Suu Kyi untuk mengizinkan akses bantuan sementara waktu. Beberapa diplomat yang frustrasi menyuarakan bahwa Suu Kyi merasa ditekan agar bergerak maju dengan jadwal yang sibuk dari perjalanan panjang ke luar negeri selama krisis.

Sementara dirinya mendominasi pemerintahan sipil, Suu Kyi tetap sangat dibatasi oleh militer yang masih berkuasa, yang mengontrol kementerian urusan pertahanan, perumahan, dan perbatasan. Beberapa diplomat mengakui batas-batas yang menahan Suu Kyi.

Di sidang New York, Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Myanmar, Vijay Nambiar, "menggambarkan posisi pemerintah dalam konflik antara sipil dan militer", yang dikutip seorang diplomat Dewan Keamanan.

"Sejumlah diplomat Dewan Keamanan menerima gambaran ini dan merasa pemerintah perlu lebih banyak ruang," kata diplomat tersebut.

Diplomat itu juga yakin bahwa Myanmar sedang bekerja membentuk komisi untuk menyelidiki kedua serangan awal dan dugaan pelanggaran. Sebuah laporan di media pemerintah, Sabtu 19 November, menyebut tentang pembentukan sebuah badan demi menyelidiki "serangan kekerasan" tapi tidak merinci apakah itu akan mencakup tuduhan terhadap pasukan keamanan.

Juru bicara presiden Zaw Htay mengatakan, negara itu mengambil tindakan di Rakhine, menunjuk program verifikasi warga yang ditujukan bagi penduduk Rohingya yang sebagian besar tanpa-kewarganegaraan dan sebuah gugus tugas pemerintah tingkat khusus untuk mengurus masalah Rakhine telah ditunjuk oleh Suu Kyi setelah merebut kekuasaan.

"Pemerintah kami bekerja keras memecahkan masalah di negara bagian Rakhine," kata Zaw Htay.


(WIL)